Isu Audit Rp100 Miliar yang Seret Nama Mardani Maming Picu Sorotan Keras terhadap Tata Kelola PBNU

Repelita Jakarta - Ketegangan di lingkungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama semakin meningkat setelah isu pemecatan dan sengketa izin usaha pertambangan menjadi sorotan utama, kini ditambah dengan kemunculan laporan pemeriksaan keuangan yang diduga tersebar secara tidak sah dan mengisyaratkan pergerakan uang dalam jumlah sangat besar sekitar Rp100 miliar yang disebut-sebut terkait dengan Mardani Maming.

Aktivis di ranah daring, Herwin Sudikta, mengungkapkan bahwa penampakan dokumen semacam itu justru menimbulkan keraguan mendalam terkait alasan dan kesempatan kemunculannya di tengah gejolak internal organisasi.

Di tengah drama saya tidak akan mundur, tiba-tiba publik disuguhi polemik baru, dokumen audit yang katanya bocor, berisi aliran dana fantastis, ungkap Herwin Sudikta dalam pernyataannya pada Kamis 27 November 2025.

Herwin menilai bahwa penjadwalan kemunculan laporan tersebut terasa tidak wajar mengingat hal itu bertepatan dengan puncak-puncak konflik di dalam PBNU.

Timing-nya persis seperti sinetron lagi panas-panas isu pemecatan, eh muncul babak baru, tambahnya.

Menurutnya, tanggapan dari pihak PBNU yang berusaha membantah justru memperkuat rasa curiga di kalangan warga biasa.

Dan jujur saja semakin dibantah, semakin banyak yang ngerasa, ini kok PBNU makin mirip perusahaan yang lagi kena audit internal, bukan ormas keagamaan, ungkapnya.

Deretan konflik yang saling bertumpuk ini menyebabkan masyarakat kesulitan memprioritaskan mana yang paling mendominasi perhatian publik.

Publik sampai bingung, mana yang lebih heboh, polemik IUP tambang, kisruh kuota haji sang adik, atau sekarang isu aliran dana yang ikut numpang viral, jelas Herwin.

Ia menekankan bahwa kekacauan berkelanjutan seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika organisasi yang menjadi wadah umat Islam terbesar tetap memusatkan perhatian pada misi utama berupa penyebaran ajaran agama.

Padahal, kalau sejak awal PBNU fokus ke dakwah, bukan ke urusan yang baunya kayak rapat direksi, mungkin nggak bakal segilanya begini, tegasnya.

Herwin memperingatkan bahwa satu rangkaian persoalan yang saling terkait sering kali akan mengungkap lapisan-lapisan masalah lain di baliknya.

Tapi ya begitulah. Kalau satu pintu polemik dibuka, biasanya lorong belakangnya ikut kebuka sendiri, tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Abdul Karim, membahas penempatan Mardani Maming sebagai bendahara utama PBNU yang kemudian menjadi pusat perhatian karena keterlibatannya dalam kasus pidana.

Masalah berlanjut saat penunjukkan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PB NU periode 2022-2027. Kehadiran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu di tubuh NU mengundang tanya besar di kalangan Nahdiyyien, tambah Abdul Karim.

Mardani dipandang sebagai penempatan dari pihak luar, terutama setelah statusnya sebagai tersangka ditetapkan oleh lembaga antikorupsi.

Pada lapis bawah NU, kasus Mardani Maming dianggap menodai kesucian NU. Namun sebagian warga NU justru menangkis pendapat itu, paparnya.

Abdul Karim secara terbuka mempertanyakan dasar keputusan PBNU dalam memilih figur tersebut.

Dikabarkan media massa, pertanyaannya, mengapa PB NU menunjuk Maming sebagai Bendum bila tahu hikayat perkara hukum yang menderanya, timpalnya.

Selain itu, Abdul Karim juga membahas pengangkatan Erick Thohir ke posisi pimpinan lembaga pengembangan sumber daya manusia PBNU yang mengejutkan berbagai kalangan.

Erik Tohir memang pernah direkrut kilat menjadi kader Ansor, tetapi ia sama sekali dianggap tak pernah diketahui punya tradisi ke NU an terutama tradisi kesantrian, jelasnya.

Ia menyoroti bahwa Nahdlatul Ulama sangat menekankan pada warisan budaya keagamaan, sementara lembaga tersebut berperan krusial dalam pembentukan kader dan ide-ide berbasis iman.

Abdul Karim turut mengulas pemecatan KH Marzuki Mustamar dari kursi pimpinan wilayah Jawa Timur pada akhir 2023 yang diduga dipengaruhi oleh agenda politik.

Menurutnya, perjalanan PBNU akhir-akhir ini semakin sulit dikategorikan sebagai gerakan berbasis etika moral.

Diusia 101 tahun ini, NU seolah dikelola dengan pragmatis. Metode pengelolaan seperti ini hanya menyuramkan masa depan NU. Sebab NU menciptakan ranjau politik bagi dirinya sendiri, timpalnya.

Abdul Karim menambahkan bahwa arahan-arahan dari PBNU belakangan ini cenderung bersifat memaksa.

Di sisi lain, instruksi-instruksi dan pernyataan elit PB NU terasa seram bagi jamaahnya dilapis bawah. Seram, sebab seruan-seruan itu bersifat instruksional, tandasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok