[HEBOH] Dokumen Audit Rp100 M Terkait Mardani Maming, Herwin Sudikta: Semakin Dibantah, Semakin Orang Curiga

 Repelita Jakarta - Sensasi seputar laporan pemeriksaan keuangan yang diduga bocor dan mengungkap pergerakan dana mencapai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan Mardani Maming terus menjadi pusat perbincangan di kalangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di mana aktivis media sosial Herwin Sudikta menilai bahwa semakin kuat penyangkalan dari pihak terkait, semakin mendalam pula ketidakpercayaan yang muncul di mata masyarakat.

Herwin Sudikta, seorang pelaku di dunia maya yang aktif menganalisis isu-isu aktual, mengungkapkan bahwa penyebaran dokumen audit ini datang pada saat yang sangat tepat untuk menambah lapisan kompleksitas pada konflik internal organisasi keagamaan tersebut.

Di tengah drama saya tidak akan mundur, tiba-tiba publik disuguhi polemik baru, dokumen audit yang katanya bocor, berisi aliran dana fantastis, ungkap Herwin Sudikta dalam wawancaranya pada Kamis 27 November 2025.

Menurutnya, penjadwalan kemunculan laporan keuangan ini terasa tidak kebetulan, mengingat hal itu berlangsung bersamaan dengan puncak ketegangan terkait pemecatan dan perselisihan izin usaha pertambangan di lingkungan PBNU.

Timing-nya persis seperti sinetron lagi panas-panas isu pemecatan, eh muncul babak baru, tambahnya.

Ia menyoroti bahwa upaya pembantahan dari pihak PBNU justru memperburuk situasi dengan menimbulkan kesan bahwa organisasi itu lebih mirip entitas komersial yang sedang menjalani pemeriksaan internal ketimbang lembaga berbasis nilai-nilai spiritual.

Dan jujur saja semakin dibantah, semakin banyak yang ngerasa, ini kok PBNU makin mirip perusahaan yang lagi kena audit internal, bukan ormas keagamaan, ungkapnya.

Rentetan permasalahan yang saling tumpang tindih ini membuat warga awam kebingungan dalam menilai mana yang paling mendominasi diskusi publik saat ini.

Publik sampai bingung, mana yang lebih heboh, polemik IUP tambang, kisruh kuota haji sang adik, atau sekarang isu aliran dana yang ikut numpang viral, jelas Herwin Sudikta.

Ia menambahkan bahwa kekacauan yang berkepanjangan semacam ini sebenarnya dapat dicegah jika PBNU tetap berkonsentrasi pada peran inti sebagai penyebar ajaran agama daripada terlibat dalam urusan yang bernuansa manajemen korporat.

Padahal, kalau sejak awal PBNU fokus ke dakwah, bukan ke urusan yang baunya kayak rapat direksi, mungkin nggak bakal segilanya begini, tegasnya.

Herwin Sudikta memperingatkan bahwa satu rangkaian isu yang terbuka sering kali akan mengungkap serangkaian persoalan lain yang tersembunyi di baliknya.

Tapi ya begitulah. Kalau satu pintu polemik dibuka, biasanya lorong belakangnya ikut kebuka sendiri, tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, Abdul Karim, membahas penempatan Mardani Maming sebagai bendahara utama PBNU yang kemudian menjadi sorotan karena keterlibatannya dalam proses hukum.

Masalah berlanjut saat penunjukkan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PB NU periode 2022-2027. Kehadiran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu di tubuh NU mengundang tanya besar di kalangan Nahdiyyien, tambah Abdul Karim.

Mardani dipandang sebagai penempatan dari pihak luar, terutama setelah statusnya sebagai tersangka ditetapkan oleh lembaga antikorupsi.

Pada lapis bawah NU, kasus Mardani Maming dianggap menodai kesucian NU. Namun sebagian warga NU justru menangkis pendapat itu, paparnya.

Abdul Karim secara terbuka mempertanyakan dasar keputusan PBNU dalam memilih figur tersebut.

Dikabarkan media massa, pertanyaannya, mengapa PB NU menunjuk Maming sebagai Bendum bila tahu hikayat perkara hukum yang menderanya, timpalnya.

Selain itu, Abdul Karim juga membahas pengangkatan Erick Thohir ke posisi pimpinan lembaga pengembangan sumber daya manusia PBNU yang mengejutkan berbagai kalangan.

Erik Tohir memang pernah direkrut kilat menjadi kader Ansor, tetapi ia sama sekali dianggap tak pernah diketahui punya tradisi ke NU an terutama tradisi kesantrian, jelasnya.

Ia menyoroti bahwa Nahdlatul Ulama sangat menekankan pada warisan budaya keagamaan, sementara lembaga tersebut berperan krusial dalam pembentukan kader dan ide-ide berbasis iman.

Abdul Karim turut mengulas pemecatan KH Marzuki Mustamar dari kursi pimpinan wilayah Jawa Timur pada akhir 2023 yang diduga dipengaruhi oleh agenda politik.

Menurutnya, perjalanan PBNU akhir-akhir ini semakin sulit dikategorikan sebagai gerakan berbasis etika moral.

Diusia 101 tahun ini, NU seolah dikelola dengan pragmatis. Metode pengelolaan seperti ini hanya menyuramkan masa depan NU. Sebab NU menciptakan ranjau politik bagi dirinya sendiri, timpalnya.

Abdul Karim menambahkan bahwa arahan-arahan dari PBNU belakangan ini cenderung bersifat memaksa.

Di sisi lain, instruksi-instruksi dan pernyataan elit PB NU terasa seram bagi jamaahnya dilapis bawah. Seram, sebab seruan-seruan itu bersifat instruksional, tandasnya.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga