[HEBOH] Kritik Anwar Abbas Soal Kebijakan Syarikah Picu Gejolak, Respons Dahnil Dinilai Memantik Amarah Publik

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Anwar Abbas mengecam keras kebijakan Kementerian Agama yang hanya menunjuk dua perusahaan syarikah untuk menangani layanan konsumsi bagi ratusan ribu jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026.

Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial karena mengabaikan kontribusi puluhan perusahaan lain yang telah berjuang mati-matian dalam persiapan ibadah suci tersebut.

Risiko kegagalan layanan menjadi sangat tinggi jika salah satu dari dua syarikah mengalami kendala operasional, yang bisa menimbulkan kekecewaan massal di kalangan jemaah yang jumlahnya mencapai 221 ribu orang.

Anwar Abbas menekankan pentingnya melibatkan lebih banyak perusahaan, minimal 10 hingga 20 syarikah, sebagai bentuk keadilan ekonomi dan penghargaan terhadap usaha nasional yang telah mendukung sektor haji selama ini.

Pernyataan Anwar Abbas yang disampaikan pada Selasa 4 November 2025 itu langsung memicu perdebatan publik terkait transparansi pengelolaan dana haji dan potensi konflik kepentingan dalam pemilihan vendor.

Tak lama kemudian, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak merespons dengan nada yang dianggap merendahkan, menyebut kritik tersebut sebagai upaya mencari perhatian semata tanpa dasar kuat.

Video respons Dahnil yang beredar luas di media sosial sejak akhir pekan lalu kini menjadi sorotan karena dianggap tidak menghormati ulama senior dan justru memperkeruh suasana menjelang musim haji.

Netizen ramai-ramai menyatakan kekecewaan atas sikap Dahnil, dengan banyak yang menilai responsnya sebagai bentuk arogansi pejabat yang seharusnya lebih rendah hati dalam menghadapi masukan konstruktif dari tokoh agama.

Beberapa aktivis Muhammadiyah bahkan menyerukan pencopotan Dahnil dari jabatannya, menganggap pernyataannya melanggar etika pelayanan publik dan merusak citra pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Mereka berargumen bahwa posisi Wamen Haji seharusnya digunakan untuk menyatukan umat, bukan memecah belah melalui kata-kata yang provokatif terhadap sesepuh organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Hingga kini, Kementerian Agama belum memberikan klarifikasi resmi terkait kontroversi ini, sementara tekanan publik semakin menguat untuk evaluasi ulang kebijakan syarikah demi menjaga kepercayaan jemaah terhadap penyelenggaraan haji nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga