Rocky Gerung Sorot Dugaan Jokowi Biarkan Bandara Morowali Tetap Beroperasi di Masa Pemerintahannya

Repelita Jakarta - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tentang bandara tanpa izin resmi di Morowali sebagai bukti nyata adanya praktik negara dalam negara yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Fasilitas penerbangan tersebut beroperasi tanpa kehadiran aparat imigrasi, bea cukai, otoritas navigasi penerbangan, maupun institusi negara lainnya.

Keadaan itu dinilai sangat berbahaya karena membuka celah bagi berbagai aktivitas ilegal yang dapat merusak kedaulatan nasional.

Rocky Gerung menyatakan bahwa temuan ini langsung mengarahkan sorotan pada masa pemerintahan Joko Widodo sebagai periode ketika proyek-proyek industri raksasa di Morowali mulai masif dibangun.

Pada era tersebut, kebutuhan akses transportasi khusus termasuk landasan udara pribadi semakin mendesak untuk mendukung operasional perusahaan-perusahaan besar asal Tiongkok.

“Dan itu yang memungkinkan kita menganalisis bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi yang diduga adalah kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara permainan semacam ini jadi tradisi kekuasaan,” tegas Rocky Gerung dalam tayangan YouTube pribadinya pada akhir November 2025.

Ia menegaskan bahwa bandara ilegal itu tidak mungkin beroperasi tanpa sepengetahuan atau bahkan restu dari otoritas tertinggi negara pada waktu itu.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai aliran keuntungan, proses perizinan yang dilalui, serta kemungkinan adanya kesepakatan di belakang layar yang mengorbankan pengawasan negara.

Rocky juga memperingatkan risiko keamanan yang lebih luas karena bandara tanpa pengawasan dapat dimanfaatkan untuk memasang perangkat pengintai yang mengawasi wilayah strategis Indonesia timur.

Kebocoran data demografi hingga topografi menjadi ancaman nyata yang mengintai jika fasilitas semacam ini dibiarkan terus berjalan.

Keberadaan bandara tersebut berada tepat di jantung kawasan industri nikel dan smelter yang dikuasai perusahaan asing asal Tiongkok.

Latihan terintegrasi TNI 2025 yang digelar di Morowali serta pernyataan tegas Menhan Sjafrie dipandang sebagai tanda kuat dimulainya penertiban total terhadap praktik-praktik yang merugikan bangsa.

Rocky Gerung menilai langkah pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto ini sebagai koreksi terbuka atas kebijakan masa lalu yang terlalu longgar terhadap investasi asing tertentu.

Publik kini menantikan pengusutan menyeluruh siapa saja yang pernah memberikan ruang bagi praktik negara dalam negara tersebut serta siapa yang menikmati keuntungan dari operasi ilegal selama bertahun-tahun.

Pernyataan Menteri Pertahanan dianggap sebagai pembuka pintu bagi evaluasi besar-besaran terhadap pengelolaan sumber daya alam strategis yang diduga penuh penyimpangan pada era sebelumnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga