
Repelita Morowali - Pengamat pertahanan Edna Caroline Pattisina mengungkap fakta mencengangkan bahwa bandara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park telah beroperasi sejak 2019 tanpa kehadiran Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas navigasi penerbangan nasional.
Fasilitas udara tertutup tersebut membuat arus orang dan barang keluar-masuk kawasan industri nikel terbesar di Indonesia sepenuhnya lepas dari pengawasan negara.
Edna menilai kondisi ini sebagai anomali kedaulatan yang sangat berbahaya karena membuka celah bagi ancaman keamanan non-tradisional hingga potensi penyelundupan teknologi sensitif.
Latihan komando gabungan TNI pada 20 November 2025 yang mensimulasikan perebutan pangkalan udara di bandara PT IMIP dianggapnya sebagai pesan tegas bahwa negara tidak lagi mentolerir wilayah otonom di dalam wilayah Republik.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang hadir langsung menyatakan tidak boleh ada negara di dalam negara dan akan melaporkan temuan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
Edna menegaskan bahwa bahkan aparat keamanan setempat tidak diperkenankan memasuki kawasan bandara tersebut selama bertahun-tahun.
Situasi ini mencerminkan kelonggaran regulasi berlebihan pada era sebelumnya yang memberikan privilese luar biasa kepada investor asing.
Bandara PT IMIP yang pernah diresmikan mantan Presiden Joko Widodo kini menjadi sorotan karena beroperasi tanpa integrasi sistem pengawasan nasional.
Posisi strategis Morowali di tengah alur laut kepulauan membuat fasilitas tanpa kontrol negara berpotensi menjadi titik logistik operasi asing yang sulit terdeteksi.
Edna memperingatkan bahwa tanpa sensor bawah laut memadai, Indonesia sangat rentan terhadap ancaman dari kapal selam atau drone bawah air yang memanfaatkan celah tersebut.
Keberadaan figur-figur purnawirawan tinggi di struktur perusahaan semakin mempertegas keterkaitan antara oligarki tambang dengan jaringan kekuasaan masa lalu.
Latihan TNI di Morowali menjadi sinyal kuat bahwa pemerintahan baru berkomitmen menata ulang relasi kekuasaan yang selama ini memungkinkan kawasan industri beroperasi seperti enklave.
Namun Edna menekankan bahwa pesan militer harus diikuti langkah konkret berupa penempatan permanen otoritas negara di bandara tersebut serta audit menyeluruh terhadap semua fasilitas serupa.
Morowali kini menjadi titik ujian nyata seberapa serius pemerintah menegakkan kedaulatan penuh atas infrastruktur strategis di seluruh wilayah Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

