Edna Pattisina Bongkar Keberadaan Bandara Ilegal yang Diresmikan Jokowi di Morowali, Bebas Otoritas Negara?

Repelita Morowali - Pengamat pertahanan Edna Caroline Pattisina membongkar keberadaan bandara tertutup di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang hingga kini tidak memiliki petugas Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas navigasi penerbangan nasional.

Menurut Edna, fasilitas udara milik perusahaan itu beroperasi di luar pengawasan negara sehingga arus orang dan barang keluar-masuk kawasan industri nikel terbesar di Indonesia tidak terdeteksi aparat resmi.

Kondisi tersebut dinilainya sangat berbahaya bagi kedaulatan dan keamanan nasional karena membuka celah bagi berbagai ancaman non-tradisional hingga potensi penyelundupan teknologi sensitif.

Edna mengaitkan latihan komando gabungan TNI pada 20 November 2025 di Morowali, yang mensimulasikan perebutan pangkalan udara PT IMIP, sebagai sinyal tegas penegakan kedaulatan atas fasilitas strategis tersebut.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang hadir langsung bahkan menyatakan tidak boleh ada negara dalam negara dan akan melaporkan temuan bandara tanpa otoritas Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto.

Edna menilai pemilihan Morowali sebagai lokasi latihan bukan kebetulan, melainkan pesan politik bahwa pemerintah baru ingin menertibkan kawasan-kawasan industri yang selama ini mendapat banyak kemudahan hingga melampaui regulasi nasional.

Bandara PT IMIP yang telah diresmikan sejak 2019 itu hingga saat ini masih berstatus tertutup dan tidak terintegrasi dalam sistem pengawasan negara.

Keberadaan fasilitas semacam ini, menurut Edna, mencerminkan lemahnya penegakan hukum selama periode sebelumnya yang memberikan ruang privilese berlebihan kepada investor asing.

Ia memperingatkan bahwa tanpa pengawasan ketat, bandara tersebut dapat menjadi pintu masuk barang terlarang, peralatan militer sensitif, hingga sarana logistik operasi bawah laut yang sulit dilacak.

Posisi geografis Indonesia yang berada di tengah persaingan kekuatan besar membuat celah semacam ini berpotensi dimanfaatkan pihak asing untuk kepentingan strategis non-ekonomi.

Edna juga menyoroti pola investasi dari negara dengan sistem politik terpusat yang cenderung memanfaatkan kelonggaran regulasi tuan rumah untuk memperluas pengaruh.

Latihan TNI di Morowali dianggapnya sebagai langkah awal pemerintahan Prabowo untuk memutus praktik masa lalu yang memungkinkan kawasan industri beroperasi seperti wilayah otonom.

Namun ia menekankan bahwa sinyal militer harus diikuti tindakan konkret seperti penempatan permanen petugas negara di bandara tersebut serta audit menyeluruh terhadap semua fasilitas serupa di kawasan investasi asing.

Morowali kini menjadi ujian nyata seberapa tegas pemerintah baru dalam mengembalikan kedaulatan penuh atas setiap jengkal infrastruktur strategis di wilayah Republik Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga