Ferry Irwandi Bongkar Kasus Ira Puspadewi: Kriminalisasi Bisnis BUMN yang Lebih Aneh dari Tom Lembong

 

Repelita Jakarta - Pendiri Malaka Project Ferry Irwandi secara terbuka mengkritik vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi dalam perkara dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara.

Menurut Ferry, putusan tersebut merupakan contoh nyata kriminalisasi terhadap keputusan bisnis murni yang tidak memiliki unsur keuntungan pribadi maupun aliran dana mencurigakan kepada terdakwa.

Ia menilai kasus Ira bahkan lebih tidak masuk akal dibandingkan perkara yang pernah menimpa Thomas Lembong karena seluruh proses akuisisi telah melibatkan konsultan valuasi internasional ternama dan mendapat opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Kenapa gua bilang ini bahkan lebih weird dari kasus Tom Lembong adalah ketika semuanya itu dieksekusi, BPK itu sempat melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya wajar dengan pengecualian, ungkap Ferry dalam konten yang diunggah di kanal YouTube pribadinya.

Ferry menjelaskan bahwa akuisisi tersebut dilakukan ASDP semata-mata untuk memperkuat portofolio komersial sehingga perusahaan tetap mampu menjalankan tugas negara melayani ratusan pelabuhan di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan dengan tarif subsidi.

Namun keputusan korporasi yang sah tersebut justru dipidanakan hanya karena adanya selisih valuasi yang dihitung secara berbeda oleh pihak penegak hukum hingga mencapai angka triliunan rupiah.

Ia mempertanyakan logika penghitungan kerugian negara yang begitu ekstrem padahal rekomendasi BPK sebelumnya telah ditindaklanjuti sepenuhnya oleh manajemen ASDP.

Ferry memperingatkan bahwa pola penegakan hukum seperti ini akan membuat para profesional berkompeten tinggi, termasuk diaspora, semakin enggan kembali ke Indonesia untuk memperbaiki tata kelola BUMN.

Kinerja Ira yang berhasil mengangkat ASDP dari rugi menjadi mencetak laba tertinggi sepanjang sejarah justru berakhir dengan hukuman penjara, menurutnya merupakan bentuk ketidakadilan yang sangat mencolok.

Jika standar penilaian seperti kasus Ira terus diterapkan, lanjut Ferry, hampir semua proyek strategis negara berpotensi dikriminalisasi hanya karena perbedaan interpretasi valuasi atau risiko bisnis yang wajar.

Kondisi ini pada akhirnya akan melahirkan stagnasi besar, menghilangkan keberanian berinovasi, serta meruntuhkan semangat pengambil keputusan di seluruh institusi negara dan Badan Usaha Milik Negara.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga