Ferdinand Hutahaean Desak Pemerintah Usut Tuntas Dugaan Kelalaian Pengawasan Bandara Morowali Era Jokowi

Repelita Jakarta - Tokoh dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, menyuarakan keprihatinannya mengenai dugaan operasional fasilitas penerbangan di kompleks usaha Morowali yang tidak berada di bawah kendali lembaga penerbangan dalam negeri, seperti yang pernah disebutkan oleh pejabat di bidang pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin.

Menurut Ferdinand, kondisi tersebut mewakili persoalan mendalam yang berisiko membahayakan stabilitas wilayah secara keseluruhan.

Apabila fakta tersebut terkonfirmasi, lanjutnya, hal itu setara dengan pelanggaran prinsip dasar yang bahkan berpotensi dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap komitmen nasional.

Ia mengilustrasikan bagaimana administrasi masa lalu di era Joko Widodo seolah membuka akses luas bagi pelaku asing tanpa adanya pengawalan dari mekanisme internal, yang menimbulkan kekhawatiran serius bagi integritas teritorial.

Fenomena ini, tambah Ferdinand, menunjukkan kelalaian struktural yang berakibat pada penglemahan fondasi hukum dan konstitusional negara.

Ia meramalkan berbagai skenario negatif jika arus udara di lokasi itu berjalan tanpa verifikasi resmi, mulai dari potensi infiltrasi substansi terlarang, kehadiran operatif luar negeri, hingga pengiriman perangkat pengintaian yang mengganggu kemandirian Indonesia.

Ferdinand juga menyentuh aspek keterlibatan dana eksternal, khususnya dari entitas besar di Asia Timur yang mendominasi sektor manufaktur di area tersebut, yang semakin memperlemah posisi tawar nasional.

Sebagai pasar konsumsi terdepan bagi barang-barang dari negara tersebut, Indonesia berpotensi mengalami ketidakseimbangan yang merugikan jangka panjang.

Ferdinand menegaskan bahwa jika mantan kepala pemerintahan memang memberikan lampu hijau untuk kegiatan semacam itu tanpa protokol pengawasan, maka mekanisme hukum harus segera diaktifkan dengan tuduhan pelanggaran kesetiaan terhadap bangsa.

Ia yakin bahwa kasus ini memenuhi syarat untuk proses pengadilan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Ferdinand mengaku kaget setelah menonton klip yang menyebar di ranah daring, yang menggambarkan aktivitas rutin di fasilitas penerbangan itu.

Disebutkan juga bahwa elemen penegak hukum menghadapi kendala akses ke zona tersebut tanpa otorisasi spesifik, yang menambah dimensi kerumitan pada isu ini.

Ia menyatakan ketidakmampuannya memahami bagaimana infrastruktur strategis seperti itu bisa eksis tanpa sentuhan lembaga berwenang, yang terasa seperti keanehan di negeri sendiri.

Karena alasan itu, Ferdinand menyerukan agar pemerintahan saat ini melancarkan pemeriksaan komprehensif dan menerapkan kebijakan penindakan yang tegas tanpa kompromi.

Otoritas pusat, katanya, berkewajiban merebut kembali otoritas penuh atas kawasan Morowali untuk mencegah eskalasi ancaman.

Jika fasilitas penerbangan memang beroperasi, maka elemen pengawas negara harus ditempatkan secara permanen dan efektif, tanpa ruang untuk kelonggaran lebih lanjut.

Pada intinya, Ferdinand mengkritik pola kepemimpinan periode sebelumnya yang lebih condong pada pengumpulan pinjaman eksternal ketimbang memperkokoh pilar-pilar otonomi nasional.

Menurutnya, pemahaman tentang esensi kedaulatan tampaknya kurang mendalam, dengan prioritas utama pada akumulasi sumber daya yang akhirnya gagal memberdayakan lapisan masyarakat secara merata.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga