Eks Kabareskrim Bongkar Kasus Bandara Morowali: Siapa Dalang di Balik Bandara Ilegal yang Beroperasi Bertahun-tahun?

Repelita - Mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji memberikan pernyataan terkait polemik bandara di Morowali yang diduga beroperasi tanpa dasar hukum yang jelas.

Melalui akun media sosial pribadinya pada Kamis 27 November dia mempertanyakan sikap aparat yang dianggap tidak mengambil tindakan selama fasilitas tersebut berjalan.

Dia menyoroti bagaimana bandara itu dapat berfungsi selama bertahun-tahun tanpa pengawasan resmi dari instansi pemerintah yang berwenang.

Susno juga mengangkat pertanyaan mengenai identitas pihak yang bertanggung jawab atas pendirian dan pengelolaan bandara tersebut.

Dia menekankan bahwa sejak pertama kali beroperasi pada 2019 seharusnya bandara itu sudah berada di bawah kendali otoritas negara.

Pengawasan dari bea cukai imigrasi dan otoritas penerbangan seharusnya diterapkan secara ketat sejak awal pembukaan bandara.

Keberadaan Bandara Morowali di Sulawesi Tengah kembali menjadi perhatian publik setelah muncul perdebatan mengenai status hukum dan model pengelolaannya.

Salah satu entitas yang terlibat dalam pengoperasian bandara ini adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park.

Kontroversi muncul menyusul adanya indikasi bahwa aktivitas bandara berlangsung tanpa pengawasan negara yang memadai.

Situasi ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi ancaman terhadap kedaulatan nasional khususnya di bidang keamanan ekonomi.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan langsung ke Bandara Morowali usai menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI.

Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan pada 20 November bersama dengan perwakilan dari berbagai instansi terkait.

Dalam kunjungannya dia menyoroti ketiadaan perangkat negara di dalam lingkungan bandara tersebut.

Dia menilai kondisi ini tidak selaras dengan prinsip pengelolaan infrastruktur strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut penilaiannya situasi seperti ini dapat membuka celah yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Sjafrie menegaskan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan akan terus meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap aktivitas ilegal.

Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas apabila ditemukan pelanggaran aturan yang berlaku.

Dia mengulangi komitmen pemerintah untuk menghentikan seluruh praktik ilegal yang merugikan aset nasional.

Seluruh temuan dari hasil peninjauan lapangan akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.

Wakil Menteri Perhubungan Suntana memberikan penjelasan yang berbeda dengan menolak anggapan bahwa Bandara Morowali berjalan tanpa kehadiran negara.

Dia menyatakan bahwa bandara tersebut telah terdaftar secara resmi di Kementerian Perhubungan dan memenuhi semua persyaratan perizinan.

Pemerintah telah menempatkan personel dari berbagai instansi termasuk Bea Cukai kepolisian dan Direktorat Jenderal Otoritas Bandara.

Dia menegaskan bahwa Bandara Morowali bukan merupakan bandara ilegal dan hanya melayani penerbangan domestik.

Sejak awal pendiriannya bandara ini telah mengikuti prosedur dan mekanisme pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Aktivis dan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengungkapkan adanya dua bandara serupa yang juga beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara.

Dia menyebut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi telah menetapkan Bandara PT IMIP Morowali sebagai bandara internasional per Agustus 2025.

Dia menyatakan memahami keresahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai pengoperasian bandara PT IMIP ini.

Melalui akun media sosialnya pada Jumat 28 November dia mengungkapkan bukan hanya satu melainkan dua bandara lain yang juga ditetapkan sebagai bandara internasional.

Tiga bandara khusus yang mendapatkan izin melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 pada 8 Agustus 2025.

Bandara tersebut berada di Morowali milik PT IMIP yang dimiliki perusahaan China dan di Wade Bay milik PT Wade Bay Nickel.

Bandara di Pelalawan Riau milik PT APP yang dimiliki oleh Sinar Mas Grup dan perusahaan asing juga mendapatkan izin serupa.

Dia menambahkan informasi bahwa Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi merupakan Wakil Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-Ma'roef pada Pilpres 2019.

Dia mempertanyakan perlukah diberlakukan status darurat kedaulatan ekonomi menyikapi berbagai persoalan yang terjadi.

Berbagai masalah seperti banjir di Sumatra kasus bandara Morowali pemagaran laut dan perampasan aset negara disebutnya sebagai hilir dari praktik serakah.

Dia menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberian izin khusus penerbangan langsung ke luar negeri untuk tiga bandara khusus.

Menurutnya keputusan yang diambil Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mungkin tidak diketahui oleh Presiden Prabowo.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok