Demokrat Geram: Bandara Ilegal IMIP Khianati NKRI, Desak KPK-Kejagung Usut Tuntas Para Beking di Baliknya

Repelita Jakarta - Kontroversi seputar fasilitas penerbangan yang diduga beroperasi tanpa izin resmi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park terus memanaskan opini publik, dengan berbagai pihak menyoroti potensi ancaman terhadap integritas wilayah dan pendapatan negara.

Partai Demokrat secara tegas menyatakan posisinya dengan meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap jaringan di balik dugaan pelanggaran tersebut yang dianggap melanggar prinsip kedaulatan nasional.

Ricky Kurniawan selaku Wakil Ketua Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat mengecam keras keberadaan bandara tersebut sebagai tindakan yang merugikan kepentingan bangsa dan tidak boleh dibiarkan menimbulkan preseden buruk di masa depan.

Bandara khusus ilegal di Morowali jelas sangat merugikan negara dan mengangkangi kedaulatan NKRI.

Ia menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan Agung turun tangan dengan cepat dan terbuka untuk mengidentifikasi semua pelaku utama, termasuk kemungkinan keterlibatan tokoh berpengaruh yang selama ini diduga melindungi aktivitas mencurigakan.

Bisa nggak KPK dan Kejaksaan mengusut tuntas siapa saja yang menjadi pelaku utama penghianatan negara ini?

Ricky menambahkan bahwa instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait penindakan ketat terhadap bentuk-bentuk pelanggaran undang-undang harus diwujudkan melalui langkah konkret, bukan hanya retorika belaka di forum politik.

Arahan Presiden Prabowo harus dijalankan dengan maksimal.

Isu ini awalnya terungkap melalui pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang mengindikasikan bahwa bandara di IMIP telah berfungsi bertahun-tahun tanpa pengawasan dari otoritas bea cukai maupun imigrasi, sehingga memunculkan dugaan kuat terkait penyelundupan barang dan hilangnya potensi pemasukan negara yang signifikan.

Partai Demokrat menilai bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur kredibilitas pemerintahan baru dalam menegakkan supremasi hukum serta melindungi aset strategis nasional dari eksploitasi yang tidak terkendali.

Perusahaan PT IMIP sendiri didirikan sejak 19 September 2013 dan secara resmi diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 29 Mei 2015, dengan luas lahan mencapai sekitar 2000 hektar.

PT IMIP merupakan hasil kerjasama antara Bintang Delapan Group milik Indonesia dengan Tsingshan Steel Group dari Tiongkok, di mana Shanghai Decent Investment Group memegang saham mayoritas sebesar 49,69 persen.

Sisanya dibagi antara PT Sulawesi Mining Investment dengan porsi 25 persen dan PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31 persen.

Kawasan tersebut dilengkapi infrastruktur pendukung lengkap seperti pelabuhan laut dalam, pembangkit listrik tenaga batu bara, serta berbagai pabrik pengolahan mineral termasuk fasilitas untuk mangan, silikon, dan kapur yang semuanya mendukung operasi smelter nikel berskala global.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga