Buka-bukaan, Said Didu Sebut Menhub Dudy Beri Izin Tiga Bandara Khusus, Semuanya Milik Perusahaan Asing

Repelita Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu secara terbuka mengkritik kebijakan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang memberikan persetujuan khusus bagi tiga bandara milik swasta untuk melakukan penerbangan internasional, di mana ketiganya semuanya berada di bawah kendali perusahaan asing.

Dalam unggahan di akun X pribadinya pada Jumat 28 November 2025, Said Didu mempertanyakan nasib kedaulatan ekonomi nasional setelah munculnya fakta bahwa izin tersebut dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025 tertanggal 8 Agustus 2025.

Kedaulatan Ekonomi sudah dijual atau digadaikan?

Said Didu menjelaskan bahwa persetujuan ini memungkinkan bandara-bandara tersebut menangani penerbangan langsung ke luar negeri, termasuk angkut penumpang dan kargo untuk mendukung operasi bisnis utama pemiliknya.

Saat ribut tentang Bandara milik PT IMIP di Morowali, ternyata Menhub (Dudy Purwagandhi) mengeluarkan izin kepada 3 (tiga) Bandara Khusus melalui Kepmenhub No KM 38 Tahun 2025, 8 Agustus 2025.

Untuk bisa melakukan penerbangan langsung ke luar negeri.

Termasuk untuk pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokok.

Ketiga bandara yang dimaksud adalah fasilitas penerbangan di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang dikuasai perusahaan Tiongkok, bandara di Weda Bay milik PT Weda Bay Nickel di Halmahera Tengah yang juga berada di tangan investor Tiongkok, serta bandara di Pelalawan Riau yang dimiliki PT Asia Pulp and Paper di bawah Sinar Mas Group bersama mitra asing.

Bandara yg diberikan izin tersebut adalah : 1) Bandara di Morowali milik PT IMIP di Morowali, milik perusahaan China 2) Bandara di Wade Bay milik PT Wade Bay Nickel - Halmahera Tengah, milik perusahaan China 3) Bandara di Pelalawan Riau milik PT APP yg dimiliki oleh Sinar Mas Grup dan perusahaan Asing.

Said Didu juga mengingatkan bahwa Dudy Purwagandhi menjabat sebagai Wakil Bendahara Tim Pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, yang menurutnya menambah lapisan kompleksitas pada keputusan administratif ini.

Sebagai info, bahwa Menhub adalah Wakil Bendahara Tim Pemenangan Pasangan Jokowi - Ma’roef pada Pilpres 2019.

Pemberian fasilitas istimewa ini dinilai Said Didu sebagai langkah yang berpotensi membuka celah eksploitasi lebih lanjut atas sumber daya alam nasional oleh korporasi luar negeri tanpa pengawasan ketat dari pemerintah.

Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memerintahkan pencabutan izin tersebut demi menghindari beban tambahan bagi negara, seperti penempatan petugas imigrasi dan bea cukai di lokasi yang hanya melayani kepentingan swasta asing.

Bapak Presiden @prabowo yth, disaat Bpk bertekad melawan Serakahnomic, Bpk Menhub justru memberikan izin khusus penerbangan langsung ke Luar Negeri dari 3 Bandara khusus milik “pelaku” Serakahnomic. Mohon perkenan Bapak meminta Menhub mencabut izin tersebut krn selain sangat rawan, juga akan membebani negara krn harus menempatkan petugas imigrasi, bea-cukai, dll di Bandara tsb hanya melayani para pelaku Serakahnomic. Ini sangat tidak adil.

Ungkapan ini semakin memperkuat narasi Said Didu bahwa praktik serakah dalam ekonomi telah menggerus fondasi kedaulatan, termasuk melalui infrastruktur strategis seperti bandara khusus yang seharusnya berada di bawah kendali penuh negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok