Connie Bakrie Kritik Tajam Prabowo: Bandara IMIP Tanpa Bea Cukai-Imigrasi Jadi Bukti Negara Kalah Cepat dari Investor China, Morowali Bom Waktu Kedaulatan!

Repelita Jakarta - Pakar pertahanan dan strategi militer Connie Rahakundini Bakrie melayangkan surat terbuka bertanggal 27 November 2025 langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dengan nada keras mengkritik keberadaan bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park yang beroperasi tanpa pengawasan aparatur negara.

Ia menilai fasilitas penerbangan di kawasan industri nikel tersebut menjadi bukti nyata lemahnya penguasaan negara atas wilayah udara serta pengawasan perbatasan, karena sama sekali tidak terdapat petugas Bea Cukai maupun Imigrasi.

Morowali—sebuah kawasan yang tidak hanya memegang peranan penting dalam ekonomi nasional, tetapi juga menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional. Morowali berkembang jauh lebih cepat daripada sistem pengawasan negara, tulis Connie dalam surat terbukanya.

Menurutnya, pertumbuhan pesat investasi di Morowali tidak diimbangi dengan koordinasi dan pengamanan yang memadai dari berbagai lembaga negara yang seharusnya terlibat.

Keterlambatan negara dalam memperkuat koordinasi ini melahirkan celah strategis—mulai dari pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, hingga lemahnya integrasi keamanan kawasan, tegasnya.

Connie menegaskan bahwa Morowali bukan lagi sekadar kawasan ekonomi biasa, melainkan pusat perebutan pengaruh global atas mineral kritis dan bahan langka yang sangat vital bagi teknologi masa depan.

Ketika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak berada sepenuhnya dalam kendali negara, maka kita sedang membuka pintu risiko yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ekonomi—yaitu kehilangan kendali atas jantung strategis negara, lanjutnya.

Ia menyoroti koordinasi antar lembaga seperti Badan Informasi Geospasial, Kementerian ESDM, Kemenko Marves, Kementerian Perindustrian, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah yang masih berjalan terpisah-pisah dan tidak terintegrasi.

Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang sangat rentan dieksploitasi oleh pihak asing yang beroperasi di kawasan tersebut.

Negara tidak boleh kalah cepat dari arus investasi, apalagi sampai tertinggal dalam pengamanan informasi dan aset vital, tandas Connie.

Untuk itu, ia mengusulkan lima langkah konkret kepada Presiden Prabowo.

Pertama melakukan audit total terhadap seluruh tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali.

Kedua memperkuat peran Badan Informasi Geospasial sebagai satu-satunya otoritas data geospasial tanpa pengecualian.

Ketiga membentuk Komando Pengawasan Terpadu Objek Vital Nasional yang melibatkan TNI, Polri, BIG, serta lembaga teknis terkait.

Keempat merevisi sistem perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan rentan tumpang tindih.

Kelima menetapkan Morowali secara resmi sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan hanya kawasan investasi biasa.

Surat ini saya sampaikan bukan untuk menyalahkan siapa pun, tetapi untuk mengingatkan bahwa: kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dan kedaulatan tidak boleh dinegosiasikan, tegas Connie menutup suratnya.

Ia berharap Presiden Prabowo segera mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki kelalaian struktural ini agar tidak menjadi ancaman jangka panjang bagi keutuhan negara.

Indonesia membutuhkan kepemimpinan Presiden untuk mengoreksi kelengahan struktural ini agar tidak menjadi bom waktu bagi masa depan Republik, pungkas Connie Rahakundini Bakrie.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok