Bandara Ilegal IMIP Tanpa Imigrasi-Bea Cukai: Jerry Massie Kritik Keras, Hanya Orang Kurang Waras Bikin, Ini Bukti Kebobrokan 10 Tahun Rezim Jokowi!

KACAU! Bandara IMIP Diresmikan Era Jokowi Ternyata Tak Punya Bea Cukai dan Imigrasi, Jangan-Jangan Sudah Jadi Milik Asing - DEMOCRAZY.ID

Repelita Jakarta - Direktur Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengecam keras keberadaan bandara ilegal di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park yang beroperasi tanpa pengawasan negara sebagai salah satu kebijakan paling irasional yang diwariskan dari masa kepemimpinan Jokowi selama satu dekade terakhir.

Menurut Jerry, fasilitas penerbangan tersebut tidak memiliki jejak kehadiran lembaga resmi seperti Bea Cukai, Imigrasi, maupun otoritas sipil penerbangan yang seharusnya berada di bawah Dirjen Perhubungan Udara.

Hanya orang kurang waras membuat bandara tapi tak dikelola negara, tak ada Bea Cukai dan Imigrasi. Bandara ilegal ini eksistensinya memang ajaib. Saya yakin bandara ini jadi tempat black market serta economic underground. Ini bukti kebobrokan rezim Jokowi, tegas Jerry dalam pernyataan yang diterima media di Jakarta pada Rabu malam 26 November 2025.

Ia menambahkan bahwa keberadaan bandara semacam itu menciptakan kondisi seperti republik di dalam republik, di mana arus barang dan orang asing, khususnya dari China, berlangsung tanpa kendali ketat dari pemerintah Indonesia.

Jerry juga mendesak Keimigrasi untuk segera memeriksa dokumen seluruh warga negara asing di Morowali, karena tercatat banyak pekerja asal China yang masuk tanpa kelengkapan administratif yang jelas.

Tercatat banyak WNA dari China masuk dan tak memiliki dokumen yang jelas. Inilah bagian kecil skandal Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia, ungkapnya.

Ia memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang melalui Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin memerintahkan pembongkaran bandara ilegal tersebut untuk mengembalikan kedaulatan negara.

Saya salut langkah Prabowo melalui Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin yang memerintahkan membongkar bandara ilegal ini, pungkas Jerry.

Penemuan ini muncul saat Sjafrie menghadiri Latihan Terintegrasi 2025 TNI di Morowali pada Kamis 20 November 2025, di mana ia menegaskan bahwa tidak boleh ada wilayah otonom yang lepas dari aturan nasional.

Tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang asalnya, tandas Sjafrie saat itu.

PT IMIP sendiri merupakan kawasan industri seluas ribuan hektare yang didirikan pada 2013 dan diresmikan Jokowi pada 2015, dengan saham mayoritas dikuasai Shanghai Decent Investment Group dari China sebesar 49,69 persen.

Fasilitas bandara di sana diduga mendukung operasional tambang nikel tanpa melalui prosedur standar, sehingga memicu kekhawatiran atas potensi aktivitas ekonomi bawah tanah dan pelanggaran kedaulatan.

Peneliti Kajian Strategis dan Pertahanan Indonesia Edna Caroline menambahkan bahwa situasi ini bermula dari perintah Prabowo untuk latihan TNI di kawasan tambang, yang justru mengungkap anomali akses di IMIP.

Arus keluar-masuk barang dan pekerja berlangsung tanpa kontrol negara, sehingga memicu respons tegas dari Sjafrie untuk memperkuat pengawasan di wilayah tersebut.

Partai Solidaritas Indonesia justru membantah keterlibatan Jokowi, dengan menyatakan bahwa yang diresmikan adalah Bandara Morowali resmi, bukan fasilitas IMIP yang kini menjadi pusat kontroversi.

PSI menyesalkan upaya pihak tertentu mengaitkan polemik ini dengan Jokowi demi kepentingan politik, dan mendesak penyelesaian tanpa memicu keresahan publik.

Meski demikian, temuan lapangan menunjukkan bandara IMIP beroperasi tertutup sejak era sebelumnya, tanpa pos jaga Imigrasi atau Bea Cukai, yang kini menjadi prioritas penertiban oleh pemerintahan baru.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok