Bandara IMIP 4000 Ha Jadi Negara Dalam Negara: Sjafrie Bongkar Tak Ada Bea Cukai-Imigrasi, Edna Pertanyakan Pembiaran Era Jokowi 6 Tahun

Repelita Morowali - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap ketidakwajaran serius selama inspeksi dua hari pada 19 hingga 20 November 2025 di kawasan industri Indonesia Morowali, di mana fasilitas bandara beroperasi tanpa sentuhan pengawasan dari lembaga negara inti seperti Bea Cukai dan Imigrasi.

Pemeriksaan itu dilakukan dalam rangkap ganda sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus pengawas tim penataan kawasan hutan, yang justru membuka tabir atas keterbatasan akses aparat pemerintah ke wilayah tersebut.

Sjafrie menegaskan dengan tegas bahwa tidak boleh ada entitas yang menciptakan wilayah otonom di dalam kedaulatan Indonesia, sebuah pernyataan yang langsung menyoroti potensi ancaman terhadap integritas ekonomi dan pertahanan bangsa dari celah pengawasan yang longgar.

Kontroversi ini memunculkan tanda tanya besar seputar pengelolaan zona industri krusial di Sulawesi Tengah, terutama bagaimana fasilitas penerbangan yang vital bisa berjalan tanpa kendali ketat dari pemerintah pusat.

Peneliti dari Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline, menjelaskan bahwa isu ini berakar dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan latihan TNI di sekitar area pertambangan rawan, seperti di Bangka Belitung dan Morowali.

Ia mengaitkan hal tersebut dengan sorotan lama sejak kampanye 2014 tentang berbagai bentuk kebocoran sumber daya alam, di mana tambang liar menjadi salah satu titik lemah utama yang perlu diatasi secara menyeluruh.

Edna baru-baru ini menyadari bahwa kawasan seluas 4.000 hektare itu menyimpan bandara pribadi yang sepenuhnya tertutup, memungkinkan alur orang dan muatan bergerak tanpa pemeriksaan formal dari otoritas nasional.

Situasi ini, tambahnya, membuat bahkan petugas keamanan kesulitan memasuki area, sehingga menciptakan kondisi di mana aktivitas potensial berbahaya bisa lolos dari deteksi dini.

Konfirmasi dari Sjafrie saat mengamati latihan Komando Gabungan bertajuk Perebutan Pangkalan Udara semakin memperkuat fakta absennya Bea Cukai dan Imigrasi, yang seharusnya menjadi penjaga gerbang utama di setiap titik akses udara.

Pernyataan Sjafrie yang disebut "tidak boleh ada negara di dalam negara" menjadi pukulan telak, karena ia segera melaporkan temuan tersebut ke Presiden agar langkah korektif segera diambil untuk mengembalikan kendali penuh negara.

Edna menekankan bahwa kawasan itu melibatkan perusahaan patungan dengan partisipasi tenaga kerja Indonesia yang signifikan, namun tetap saja minim pengawasan membuatnya rentan terhadap eksploitasi eksternal.

Fakta mencengangkan lainnya adalah ketidakhadiran layanan navigasi udara nasional di bandara tersebut, yang menambah lapisan risiko keselamatan dan operasional di luar pengawasan Bea Cukai serta Imigrasi.

Ia membandingkan dengan fasilitas serupa di kawasan seperti Freeport atau bandara Kediri, di mana kehadiran aparat negara justru menjadi standar wajib untuk menjaga transparansi dan keamanan.

Edna menyoroti bahwa bandara ini telah aktif sejak peresmian oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 2019, menandakan kelanjutan operasi tanpa intervensi aparatur selama bertahun-tahun.

Selama periode itu, berbagai instansi seperti pemerintah daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, polisi, serta TNI tampaknya tidak mengambil tindakan tegas, meskipun intelijen militer kemungkinan sudah mengetahui kondisi tersebut.

Edna mempertanyakan apakah ada motif terselubung di balik pembiaran ini, mulai dari tekanan eksternal, pengaruh dari pengelola IMIP, hingga instruksi implisit dari pusat yang perlu diusut secara mendalam.

Ia mendesak agar perusahaan IMIP juga diperiksa untuk mengungkap dinamika di balik ketertutupan ini, agar tidak ada lagi ruang bagi elemen yang merugikan kepentingan nasional secara keseluruhan.

Publik diharapkan terus memantau perkembangan, terutama setelah janji Sjafrie untuk menempatkan personel Bea Cukai, Imigrasi, dan navigasi udara guna memastikan bandara tidak lagi menjadi titik buta dalam jaringan pertahanan Indonesia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok