[VIRAL LAGI] Bandara Ilegal Morowali Pernah Dibahas Faisal Basri: Ada Republik dalam Republik

 

Repelita Jakarta - Pegiat media sosial Jhon Sitorus menegaskan bahwa pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal temuan bandara tanpa otoritas negara di Morowali memperkuat analisis mendiang ekonom senior Faisal Basri yang pernah memperingatkan kondisi serupa sebagai bentuk kebocoran kedaulatan.

Saya jadi curiga, jangan-jangan analisa Faisal Basri sebelum meninggal benar.

Morowali sudah seperti provinsi baru negeri Cina di Indonesia.

Menurut Jhon yang menyampaikan pandangannya pada 26 November 2025, kawasan industri tersebut telah beroperasi di luar jangkauan hukum Indonesia sehingga pekerja asing bebas berlalu-lalang tanpa pengawasan ketat.

Hukum RI tidak berlaku, tidak pekerja Cina bebas keluar masuk tanpa aturan. Hilirisasi justru menguntungkan asing karena diskon pajak gila-gilaan.

Jadi pernyataan Faisal Basri relevan dengan pernyataan Menhan Syafri Syamsudin. Jangan ada republik di dalam republik.

Ia menyerukan pemerintah bersikap tegas menghadapi warisan buruk dari pemerintahan sebelumnya serta pengaruh oligarki yang merugikan negara.

Kita lihat, seberapa serius negara menangani warisan buruk Jokowi dan oligarki-oligarki brengsek ini.

Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies Edna Caroline Pattisina pada 25 November 2025 melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV mengungkap bahwa bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park seluas 4.000 hektare tidak memiliki kehadiran otoritas Indonesia sejak diresmikan tahun 2019.

Kalau kita merujuk lagi 2014, Pak Prabowo waktu kampanye sudah ngomong bocor, bocor, bocor. Nah, salah satu yang dinilai banyak kebocoran itu tambang ilegal.

Morowali itu kan luas banget. 4.000 hektare kawasan industri itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia.

Yang berarti orang dan barang bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Infonya aparat keamanan saja tuh nggak bisa masuk.

Edna menjelaskan latihan gabungan TNI di Morowali dan Bangka Belitung merupakan respons langsung atas perintah Presiden Prabowo untuk mengamankan wilayah rawan kebocoran sumber daya alam.

Ini yang disampaikan Menhan Pak Sjafrie. Di situ tidak ada bea cukai dan imigrasi. Dan beliau bilang, nggak boleh ada negara di dalam negara.

Menteri Sjafrie Sjamsoeddin sendiri menyatakan perlunya penjagaan ketat agar tambang strategis benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan bangsa serta memastikan semua arus keluar masuk barang dan orang dapat dipantau sepenuhnya.

Edawasan bea cukai, imigrasi, hingga Airnav harus segera ditempatkan di fasilitas tersebut untuk menjamin keselamatan penerbangan dan kedaulatan udara nasional.

Edna menekankan pentingnya mengusut siapa yang pertama kali memberikan izin operasional bandara sejak 2019 agar tidak ada lagi pelanggaran berlarut-larut yang menggerogoti kewenangan negara di tengah investasi asing besar-besaran.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga