Utang Kereta Cepat Menunjukkan Jokowi Tidak Mendengarkan Nasihat

Repelita Prima Medya 10/19/2025 04:23:00 PM 0

Repelita Jakarta - Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh kembali menjadi sorotan publik terkait kebijakan mantan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menilai keputusan-keputusan dalam proyek ini sejak awal menunjukkan ketidakmauan Jokowi mendengarkan nasihat dari pengamat maupun pihak terkait.

Syahganda menyebut proyek KCJB penuh kejanggalan, terutama dalam konteks geopolitik dan kepentingan ekonomi yang dianggap sangat dipengaruhi Cina.

Ia menekankan pentingnya melihat keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak menanggung utang kereta cepat dari APBN, sebagai sinyal perubahan arah kebijakan pemerintahan baru.

Menurut Syahganda, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Donald Trump di KTT Gaza menjadi indikator penting dalam penataan ulang geopolitik Indonesia.

Pertemuan itu diyakini meningkatkan posisi Prabowo di mata internasional sehingga keseimbangan politik dalam proyek-proyek strategis perlu diperhatikan.

Keputusan menolak pembayaran utang dari APBN dianggap Syahganda sebagai langkah untuk menetralkan ketergantungan Indonesia terhadap proyek-proyek Cina.

Ia menyoroti bahwa awalnya proposal kereta cepat datang dari Jepang dan sudah melalui studi kelayakan, namun tiba-tiba muncul proposal dari Cina yang dibangun seolah lebih murah tanpa prosedur transparan.

Syahganda juga mengingatkan kritik sejak awal, termasuk dari Ferry Juliantono yang menolak proyek ini karena dianggap merusak lingkungan.

Selain itu, lokasi proyek di Halim yang menjadi markas TNI AU memunculkan pertanyaan terkait pengaruh asing yang ikut campur dalam proyek strategis nasional.

Menurut Syahganda, semua peringatan dan nasihat terhadap Jokowi terkait proyek ini sudah disampaikan sejak lama, namun tidak pernah diindahkan.

Ketidakmauan Jokowi menerima nasihat tersebut tercermin dari berlanjutnya pembengkakan utang dan risiko finansial yang harus ditanggung negara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok