Survey Menunjukkan 58,8 Persen Masyarakat Inginkan Ada Oposisi, Kepercayaan Publik ke Pemerintah Makin Jeblok?

Repelita Jakarta - Menjelang seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran, sejumlah lembaga survei sempat menampilkan tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru ini. Namun, setelah periode itu berlalu, tidak lagi ditemukan hasil survei terbaru yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Peneliti ISEAS Yusof-Ishak Institute, Made Supriatma, menyoroti fenomena tersebut melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (16/10/2025). Ia menyatakan bahwa sudah cukup lama lembaga survei kredibel tidak mempublikasikan survei mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

Made menilai, ketiadaan survei itu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, survei publik bukan hanya alat pengukur kepercayaan, tetapi juga menjadi acuan bagi masyarakat untuk menilai arah dan kinerja pemerintahan.

Bloomberg mencatat bahwa harian Kompas, yang dikenal memiliki lembaga survei kredibel, terakhir kali melaksanakan survei pada 11–14 Agustus 2025 dengan hasil yang diumumkan pada 8 September. Meskipun tidak menanyakan langsung soal kepuasan terhadap pemerintah, Kompas menelusuri pandangan masyarakat mengenai pentingnya oposisi di era Prabowo-Gibran.

Hasil survei itu menunjukkan bahwa 58,8 persen responden menilai oposisi diperlukan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan adanya kekuatan politik yang dapat mengontrol jalannya pemerintahan.

Made menilai, angka itu menjadi sinyal bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah mulai menurun. Ia juga menyoroti meningkatnya frekuensi aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai cerminan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan sebanyak 228 aksi demonstrasi terjadi di 35 provinsi antara 25 Agustus hingga 7 September 2025. Dari jumlah tersebut, 23 provinsi mengalami kerusuhan dan bentrokan dengan aparat.

Kerugian di Jakarta diperkirakan mencapai Rp50 miliar. Sejumlah fasilitas publik seperti gedung DPRD di beberapa daerah mengalami kerusakan parah akibat aksi massa. Sepuluh orang dilaporkan meninggal dunia dan lebih dari seribu orang menjadi tahanan politik, sebagian besar karena mengikuti aksi damai.

Made menjelaskan bahwa luasnya cakupan aksi-aksi unjuk rasa tersebut bisa menjadi indikator ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ia juga menyinggung laporan yang menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 79,3 persen pada Januari menjadi 58,9 persen pada pertengahan tahun.

Namun, hasil survei itu tidak pernah dirilis secara resmi dan bahkan dibantah oleh lembaga yang disebut-sebut melakukan survei tersebut. Di sisi lain, ada lembaga lain yang mengklaim bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai 83,5 persen, sesuatu yang menurut Made sulit diterima nalar.

Ia menilai keanehan itu muncul karena alasan kepuasan disebut terkait program Kementerian ESDM, terutama biodiesel B40–B45 dan revitalisasi sumur minyak tua. Sementara itu, wacana pencampuran Pertalite dengan 20 persen etanol justru menimbulkan kegaduhan publik karena menimbulkan kekhawatiran terhadap performa mesin kendaraan.

Made menegaskan bahwa survei tidak hanya menggambarkan suasana hati publik, tetapi juga bisa membentuk opini masyarakat. Karena itu, penting bagi lembaga survei untuk menjaga kredibilitas dan transparansi agar hasil yang disampaikan tidak menyesatkan persepsi publik.

Ia menutup pernyataannya dengan menanyakan apakah wajar jika 83,5 persen masyarakat dikatakan puas terhadap pemerintahan Prabowo di tengah inflasi pangan di atas lima persen, layanan publik yang menurun, korupsi yang marak, dan aparat yang mudah menggunakan kekerasan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok