Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Kemiskinan dan Pengangguran Menunjukkan Penurunan Signifikan

 

Repelita Jakarta - Sejumlah indikator kesejahteraan rakyat menunjukkan perbaikan signifikan dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Laporan riset NEXT Indonesia Center bertajuk Mengubah Indonesia mengungkap penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran ke titik terendah dalam 30 tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan nasional pada Maret 2025 turun menjadi 8,47%, terendah sepanjang sejarah.

Penurunan ini setara dengan berkurangnya jumlah warga miskin sebesar 1,37 juta jiwa, sehingga total warga miskin menjadi 23,85 juta jiwa.

Penurunan paling signifikan terjadi di wilayah perdesaan, dari 11,34% menjadi 11,03%.

Sementara di perkotaan, meski sedikit meningkat karena faktor harga pangan, program bantuan langsung dan peningkatan produktivitas desa tetap menjaga tren penurunan secara nasional.

Riset NEXT juga mencatat capaian di sektor ketenagakerjaan, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2025 tercatat 4,76%, level terendah sejak 1995.

Dari total 153,05 juta angkatan kerja, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja.

Turunnya tingkat kemiskinan selaras dengan menciutnya tingkat pengangguran terbuka, menurut laporan NEXT, yang menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, sebanyak 31,2 juta anak telah menikmati manfaat Program Makan Bergizi Gratis yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional.

Di bidang pendidikan, 165 Sekolah Rakyat kini beroperasi dengan total 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera.

Presiden Prabowo menargetkan 100 sekolah baru setiap tahun, khususnya di wilayah dengan masyarakat berpenghasilan rendah, agar program pendidikan menjangkau lapisan menengah ke bawah.

Sementara itu, 83.132 Koperasi Desa Merah Putih telah berdiri di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1 juta anggota aktif, memperkuat ekonomi desa dari bawah.

Di sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau 46,2 juta warga di 38 provinsi, menjadi pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga