Respons Larangan DPR Komentari Kementerian Lain, Purbaya: Saya Berkepentingan Anggaran Terserap

 

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi santai kritik Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang menilai dirinya terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain.

Purbaya menegaskan bahwa setiap pernyataannya berlandaskan pada kepentingan percepatan penyerapan anggaran negara agar penggunaan dana publik berjalan optimal sepanjang tahun.

Ia menepis anggapan bahwa dirinya ikut mencampuri urusan kementerian lain.
Menurutnya, fokus utama Kementerian Keuangan adalah memastikan setiap anggaran terserap secara efisien dan tepat waktu.

"Saya nggak komentari kementerian yang lain. Saya bodoh amat. Tapi gini, saya berkepentingan anggaran saya terserap," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).

Ia menambahkan, apabila ada kementerian atau lembaga yang tidak mampu menyerap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka dana tersebut akan segera dialihkan.
"Kalau nggak diserap, saya ambil uangnya. Itu aja. Saya nggak komentari kerja mereka," ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Misbakhun meminta Purbaya untuk memperbaiki cara berkomunikasi agar tidak menimbulkan kesan mengintervensi kebijakan kementerian lain.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain,” kata Misbakhun melalui keterangan tertulis di laman resmi DPR, Rabu (15/10/2025).

Misbakhun menyinggung persoalan penarikan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak terserap maksimal.
Menurutnya, kebijakan terkait APBN seharusnya dibahas bersama DPR agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.

Sikap Purbaya terkait MBG sempat berseberangan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut menilai dana MBG sebaiknya tidak ditarik karena penyerapan program tersebut masih berjalan dan menunjukkan hasil positif.

Selain dengan Luhut, Purbaya juga diketahui memiliki pandangan berbeda dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Perbedaan pendapat itu terkait efektivitas penyaluran subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dinilai masih banyak mengalami kebocoran dan tidak tepat sasaran.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan subsidi hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Menurutnya, perbaikan sistem distribusi subsidi akan menjadi salah satu prioritas untuk menjaga efisiensi fiskal nasional. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga