Realisasi Utang Pemerintah Capai Rp501 Triliun, Wamenkeu Tegaskan Strategi Pembiayaan Terukur

Repelita Jakarta - Pemerintah Indonesia mencatat penarikan utang sebesar Rp501,5 triliun hingga 30 September 2025.

Jumlah tersebut setara dengan 68,6 persen dari total target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang ditetapkan sebesar Rp775,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan bahwa strategi pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Kami terus melakukan pembiayaan yang sifatnya memitigasi risiko. Kami melakukan secara sangat terukur dan melakukan berbagai macam hubungan dengan investor untuk memastikan pembiayaan utang kita on track, ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa sumber pembiayaan utang berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam bentuk valuta asing dan rupiah.

Di pasar global, pemerintah berhasil menerbitkan SBN dual currency senilai 1,85 miliar dolar AS dan 600 juta euro.

Tingginya minat investor tercermin dari tingkat permintaan yang mencapai lebih dari 9,4 miliar dolar AS dan 1,2 miliar euro.

Di pasar domestik, stabilitas SBN rupiah tetap terjaga dengan tren penurunan imbal hasil.

Yield SBN rupiah tenor 10 tahun turun signifikan dari 6,98 persen pada awal tahun menjadi sekitar 6,09 persen pada Oktober 2025.

Penurunan yang cukup tinggi, sehingga kita bisa menurunkan beban biaya utang kita, ujar Suahasil, dikutip dari Antara.

Tren positif juga terlihat dari penyempitan selisih imbal hasil antara SBN rupiah 10 tahun dan US Treasury 10 tahun.

Spread yang semula berada di kisaran 240 hingga 260 basis poin kini menyempit menjadi sekitar 206 basis poin.

Penyempitan spread ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap fundamental dan kondisi ekonomi Indonesia.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga merealisasikan pembiayaan non-utang untuk mendukung program-program prioritas.

Realisasi pembiayaan non-utang per 30 September 2025 mencakup beberapa sektor utama.

Di sektor perumahan, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui BP Tapera mencapai Rp24,7 triliun untuk membiayai 190 ribu unit rumah bersubsidi.

Di sektor pendidikan, pembiayaan sebesar Rp26,7 triliun dialokasikan untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan program Sekolah Unggul Garuda.

Untuk ketahanan pangan, pemerintah mengalokasikan pembiayaan sebesar Rp22 triliun kepada Perum Bulog.

Jika digabungkan, total pembiayaan anggaran pemerintah dari utang dan non-utang per 30 September 2025 tercatat sebesar Rp458 triliun.

Angka tersebut setara dengan 69,2 persen dari proyeksi pembiayaan akhir tahun yang ditetapkan sebesar Rp662 triliun.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

 

Baca Juga