Prof Ikrar Nilai Reformasi Polri dan TNI Rusak di Era Pemerintahan Jokowi

Repelita Jakarta - Pengamat politik Prof Ikrar Nusa Bhakti melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilainya membawa kemunduran besar bagi institusi pertahanan dan keamanan negara.

Dalam siniar Abraham Samad Speak Up yang tayang pada Minggu, 12 Oktober 2025, Prof Ikrar menyebut bahwa reformasi di tubuh Polri dan TNI mengalami kehancuran serius selama masa pemerintahan Jokowi.

Ia menilai bahwa dua lembaga yang seharusnya bersifat profesional dan netral justru mengalami politisasi besar-besaran yang mengikis kepercayaan publik.

“Polisi dan TNI tidak boleh berpolitik. Tapi di masa Jokowi, batas itu seperti hilang,” ujar Prof Ikrar dengan tegas.

Menurutnya, keterlibatan aparat dalam urusan politik telah merusak tatanan hukum dan melemahkan fungsi pertahanan negara yang seharusnya berdiri di atas konstitusi, bukan kepentingan kekuasaan.

Prof Ikrar juga menyoroti munculnya kelompok yang ia sebut sebagai “Geng Solo”, yakni jaringan pejabat dan tokoh yang dekat dengan Jokowi sejak menjabat Wali Kota Solo dan masih menempati posisi strategis di pemerintahan.

Ia menegaskan bahwa pengaruh kelompok tersebut masih terasa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meski seharusnya sudah dibersihkan dari lingkar kekuasaan.

“Masih ada orang-orangnya Jokowi, termasuk Bahlil dan Listyo. Ini semua orang yang dulu dekat dengan Jokowi ketika masih di Solo,” ujarnya.

Ikrar mengingatkan bahwa warisan politik era Jokowi sangat berbahaya jika dibiarkan terus berpengaruh terhadap arah kebijakan nasional di era pemerintahan baru.

“The Jokowi legacy ini sangat berbahaya bagi Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Prof Ikrar turut menyinggung menurunnya standar etika dan moral dalam pemerintahan pada masa Jokowi.

Ia menilai praktik politik yang berjalan kini tidak lagi berlandaskan meritokrasi, melainkan didominasi patronase dan loyalitas pribadi.

“Sekarang bayangkan saja, anak yang tidak lulus SMP bisa jadi wakil presiden. Ini sudah terlalu jauh,” sindirnya.

Dalam kesempatan lain, Prof Ikrar juga mengungkapkan bahwa salah satu hasil pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi di Kertanegara beberapa waktu lalu adalah komitmen untuk menertibkan pengaruh oligarki dan kelompok Geng Solo dari struktur pemerintahan.

Menurutnya, Presiden Prabowo disebut akan menggunakan kewenangannya, termasuk melalui Jaksa Agung dan KPK, untuk membersihkan sistem dari pengaruh kelompok yang selama ini menjerat negara.

“Ini akan menjadi ujian awal bagi Prabowo untuk menunjukkan keberanian dan independensinya terhadap warisan kekuasaan lama,” tutur Prof Ikrar.

Ia berharap pemerintahan baru mampu mengembalikan netralitas Polri dan TNI agar kembali fokus pada tugas utama menjaga keamanan dan kedaulatan negara, bukan menjadi alat politik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga