Repelita Jakarta - Aktivis sosial dan mantan pejabat BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan sindiran tajam terkait lambannya langkah nyata pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Melalui akun media sosial pribadinya pada Senin, 13 Oktober 2025, Said Didu menyoroti belum adanya tindak lanjut yang jelas setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Reformasi Polri.
Menurutnya, sudah hampir sebulan sejak penunjukan tersebut diumumkan, namun arah dan langkah konkret reformasi Polri belum juga terlihat.
“Sudah hampir sebulan pengangkatan Ahmad Dhofiri sebagai penasehat khusus Presiden untuk Reformasi Polri, tapi sampai saat ini tidak ada kejelasan tindak lanjutnya,” tulis Said Didu.
Ia berharap Presiden Prabowo tetap tegas dan tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu yang bisa menghambat agenda pembenahan di institusi kepolisian.
Dalam unggahannya, Said Didu juga menyindir agar Presiden tidak takut menghadapi tekanan dari kelompok yang ia sebut sebagai geng SOP, singkatan dari Solo, Oligarki, dan Parcok.
“Semoga Presiden Prabowo tidak ngeper terhadap geng SOP setelah Kapolri bentuk Tim Reformasi sendiri dan Jokowi sudah mengancam,” tulisnya.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melantik Komjen (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta Reformasi Polri.
Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Rabu, 17 September 2025, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.
Ahmad Dofiri sendiri merupakan mantan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) sebelum memasuki masa purna tugas dan digantikan oleh Komjen Dedi Prasetyo.
Hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret dari penunjukan tersebut, terutama menyangkut arah kebijakan dan struktur kerja tim reformasi Polri yang dinilai belum jelas. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
