Masa Depan Pemerintahan Gaza Pasca Gencatan Senjata Masih Menjadi Tanda Tanya

 

Repelita Gaza - Masa depan pemerintahan Gaza pascagencatan senjata antara Israel dan Hamas masih menjadi pertanyaan besar.

Rencana perdamaian yang diusung Presiden AS Donald Trump mengusulkan pembentukan komite Palestina bersifat teknokratis.

Komite ini akan terdiri dari warga Palestina yang kompeten dan pakar internasional.

Mereka akan bertugas mengelola layanan publik sehari-hari di bawah pengawasan Dewan Perdamaian.

Namun Hamas menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan transisi.

Kelompok ini ingin tetap menjadi bagian inti dari struktur Palestina di masa depan.

Israel bersikeras menolak peran Hamas dalam pemerintahan Gaza.

Pemerintah Israel juga menentang kembalinya Otoritas Palestina untuk mengelola Gaza.

Otoritas Palestina justru menyatakan kesiapan untuk bertanggung jawab atas Gaza.

Perdana Menteri Otoritas Palestina Mohammad Mustafa menekankan mereka sudah siap.

Banyak negara termasuk negara Arab mendukung Otoritas Palestina memimpin Gaza.

Rencana Trump juga mencakup pembentukan pasukan stabilisasi internasional.

Pasukan ini akan melatih dan mendukung kepolisian Palestina di Gaza.

Inggris dan Prancis sedang menyusun resolusi PBB untuk membentuk pasukan tersebut.

Koordinasi keamanan akan melibatkan Yordania dan Mesir sebagai mitra regional.

Sementara itu Hamas telah mengerahkan personelnya di jalan-jalan Gaza.

Mereka mengambil alih kendali wilayah yang ditinggalkan pasukan Israel.

Bentrokan terjadi antara petempur Hamas dengan anggota klan setempat.

Trump memberikan wewenang sementara untuk operasi keamanan internal Hamas.

Dia memperingatkan akan tindakan tegas jika pembunuhan terus berlanjut.

Analis Palestina Jihad Harb menyebut hanya ada dua pilihan untuk Gaza.

Pertama Hamas mengendalikan Gaza dengan persetujuan Israel.

Kedua otoritas dialihkan kepada Otoritas Palestina yang ditolak Netanyahu.

Mediator Mesir dan Qatar mendukung kerangka kerja Deklarasi New York.

PBB mengadopsi deklarasi ini untuk penyelesaian konflik Israel-Palestina.

Deklarasi menyerukan komite administratif transisi di bawah Otoritas Palestina.

Tata kelola dan penegakan hukum harus berada di tangan Otoritas Palestina.

Visi ini sejalan dengan pernyataan pejabat Mesir dan Qatar.

Masa depan Gaza masih bergantung pada banyak faktor yang belum pasti.

Pertarungan kepentingan berbagai pihak masih terus berlangsung.

Keberhasilan pemerintahan Gaza pascakonflik membutuhkan komitmen semua pihak.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga