Mahfud MD Ungkap Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh, KPK Minta Data Pendukung

 

Repelita Jakarta - Mahfud MD mengungkapkan adanya indikasi mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh melalui kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Mantan Menko Polhukam ini memaparkan perbandingan biaya pembangunan per kilometer antara versi Indonesia dan China yang menunjukkan selisih sangat signifikan.

Biaya konstruksi per kilometer versi Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS sedangkan versi China hanya berkisar 17 hingga 18 juta dolar AS.

Perbedaan harga yang cukup besar ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek strategis nasional tersebut.

Menanggapi pernyataan Mahfud MD, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menyampaikan harapan agar informasi lengkap beserta dokumen pendukung dapat diserahkan secara resmi.

KPK mengaku belum pernah menerima informasi serupa sebelumnya dan membutuhkan data yang komprehensif untuk dapat melakukan tindak lanjut lebih lanjut.

Setyo Budiyanto menegaskan bahwa lembaganya akan melakukan telaah mendalam terhadap setiap laporan yang masuk sebelum menentukan langkah hukum yang tepat.

Proses penindakan oleh KPK hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan resmi dari masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga memberikan kritik pedas terhadap proyek Whoosh.

Luhut menyebut proyek kereta cepat ini sebagai barang busuk yang menyisakan persoalan utang mencapai Rp116 triliun.

Dia menilai proyek ini telah bermasalah sejak awal pelaksanaannya dan meninggalkan beban keuangan yang sangat berat bagi negara.

Pernyataan Luhut ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan proyek kereta cepat pertama di Indonesia tersebut.

Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan utang yang ditimbulkan oleh proyek Whoosh.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek infrastruktur strategis menjadi hal mutlak yang harus diutamakan.

Masyarakat berharap adanya kejelasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana dalam proyek yang menelan anggaran sangat besar ini.

Dukungan publik terhadap pengungkapan kebenaran dibalik proyek Whoosh terus mengemuka dari berbagai kalangan.

Proses hukum diharapkan dapat berjalan objektif untuk mengungkap apakah benar terjadi mark up dalam proyek tersebut.

Kredibilitas institusi penegak hukum diuji dalam menangani kasus yang melibatkan proyek strategis nasional.

Efektivitas pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah perlu ditingkatkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Pembelajaran dari pengalaman proyek Whoosh harus menjadi dasar perbaikan sistem pengelolaan proyek infrastruktur ke depan.

Koordinasi antar lembaga pemerintah diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan transparan.

Masyarakat menanti tindak lanjut konkret dari pihak berwajib dalam mengungkap kebenaran dibalik dugaan mark up proyek Whoosh.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga