M Rizal Fadillah: Whoosh.. owhoosh.. owhoosh.. bablas Jokowine

 

Repelita Bandung - Pemerhati politik dan kebangsaan M Rizal Fadillah menilai proyek kereta cepat Whoosh kini menjadi simbol kekacauan dalam pengelolaan keuangan negara. Ia menyebut proyek yang digagas di era pemerintahan Joko Widodo itu telah bergeser jauh dari konsep awal dan kini justru menjadi beban besar bagi bangsa.

Menurut M Rizal Fadillah, kelompok yang disebutnya sebagai geng Solo kini mulai panik menghadapi permasalahan pembiayaan proyek kereta cepat tersebut. Ia menjelaskan bahwa proyek yang pada awalnya dirancang dengan pola kerja sama Business to Business bersama Jepang, akhirnya berubah menjadi kerja sama dengan China menggunakan skema Business to Government. Namun kini, pemerintah kembali dibuat sibuk karena harus mengembalikannya ke skema semula yaitu B to B. “Proyek ini tidak jelas arah dan dasarnya. Sekarang malah BPI Danantara yang ditugasi menangani,” ujarnya.

Rizal mengungkapkan bahwa pernyataan Kepala BPI Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan menggunakan dana APBN untuk membayar utang Whoosh justru memunculkan reaksi keras dari Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Rizal, sikap saling lempar tanggung jawab antarpejabat negara menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam pengelolaan proyek yang melibatkan hutang besar kepada China Development Bank (CDB).

Ia menambahkan bahwa CEO Danantara Rosan Roeslani disebut sebagai pihak yang mengusulkan penggunaan dana BUMN untuk menutup pembiayaan proyek. “Mereka menyebut bukan dari APBN, padahal uang BUMN itu tetap uang negara. Ini hanya permainan istilah saja,” ujar Rizal. Ia menegaskan bahwa hutang proyek Whoosh mencapai angka sekitar Rp116 triliun, jumlah yang dinilainya sangat memberatkan.

M Rizal Fadillah menilai proyek Whoosh merupakan ide langsung dari Presiden Jokowi. Ia mengutip pandangan para ekonom seperti Agus Pambagio dan Anthoni Budiawan yang menilai proyek tersebut sarat dengan pembengkakan biaya dan indikasi mark up besar-besaran. “Kalau proyek ini sampai gagal, maka Jokowi sebagai pihak yang memaksakan harus bertanggung jawab penuh. Jangan sampai negara dirugikan dan rakyat menanggung akibatnya,” tuturnya.

Ia juga mengkritik langkah Luhut Binsar Pandjaitan yang dianggapnya terlalu meremehkan persoalan. Menurutnya, Luhut justru terlihat lebih membela kepentingan pihak asing ketimbang rakyat sendiri. “Masalah ini bukan sekadar restrukturisasi utang, tapi tentang tanggung jawab moral dan hukum atas kebijakan yang salah arah. Kalau proyek ini bangkrut, maka Jokowi dan Luhut sebagai ‘Duo Whoosh’ harus siap bertanggung jawab,” tegas Rizal.

Lebih jauh, Rizal meminta agar lembaga negara turun tangan menelusuri dugaan penyimpangan yang terjadi. Ia menegaskan pentingnya peran BPK untuk menghitung ulang potensi kerugian negara, PPATK untuk menelusuri aliran dana, dan KPK untuk menyelidiki indikasi korupsi yang mungkin terjadi. Menurutnya, banyak proyek di era pemerintahan Jokowi yang membuka ruang besar untuk praktik penyimpangan, termasuk proyek BTS, dana bansos, hingga pengelolaan IKN.

Rizal juga menyayangkan masih adanya pihak yang tetap memuji Jokowi meski banyak kebijakan bermasalah. Ia menilai sikap itu hanya memperburuk citra dunia akademik dan kepemimpinan bangsa. “Sudah jelas banyak kejanggalan, tapi masih saja dipuja sebagai tokoh sukses. Ini ironi yang menyakitkan,” katanya.

Menurutnya, proyek Whoosh dan berbagai proyek strategis lain yang bermasalah akan menjadi catatan buruk di akhir masa jabatan Jokowi. “Siapa yang menanam akan menuai. Semua keputusan yang dipaksakan kini berbalik menjadi beban bagi negara. Rakyat sudah jenuh dengan kebohongan dan pencitraan,” ungkapnya.

M Rizal Fadillah menutup pandangannya dengan sindiran keras terhadap kondisi pemerintahan saat ini. Ia menilai proyek kereta cepat yang dulu digadang-gadang sebagai simbol kemajuan kini justru menjadi simbol kegagalan. Whoosh.. owhoosh.. owhoosh.. bablas Jokowine. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga