Cerita eks KSAU Agus Supriatna ditelepon Luhut saat tolak pembangunan stasiun Whoosh di Halim

 

Repelita Jakarta - Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marsekal TNI (Purn) H. Agus Supriatna, mengungkap pengalaman pribadinya saat menolak pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta–Bandung di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Ia menyatakan bahwa sejak awal proyek tersebut tidak sesuai aturan dan berpotensi mengganggu fungsi strategis kawasan militer Halim.

Dulu betul-betul saya tolak, nggak boleh. Saya masih ingat pertama kali, tahu-tahu ada 5-6 orang Cina. Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja mereka tidak bisa. Bawa alat-alat ke Halim itu.

Agus menceritakan bahwa dirinya langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan para pekerja asing beserta seluruh peralatan yang dibawa ke area Halim tanpa izin.

Saya tangkap, suruh anak buah saya tangkap, sita semua barang-barangnya. WNA semua, tanpa izin lah Pak. Kalau dengan surat izin, masa ya saya tangkap, saya sita.

Yang membuatnya terkejut, menurut Agus, bukan pejabat dari Kementerian BUMN atau Kementerian Perhubungan yang menghubunginya saat insiden tersebut, melainkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Saya bingung juga, kok yang telepon saya bukan Menteri BUMN, bukan juga Menteri Perhubungan, loh kok malah Bapak Luhut Binsar Pandjaitan. Saya berpikir positif saja, mungkin beliau bantu saya memastikan langkah saya benar.

Agus menambahkan bahwa para pekerja asing tersebut sempat direncanakan untuk dideportasi, meski ia tidak mengetahui secara pasti apakah deportasi benar-benar dilakukan.

Ternyata mereka ada rencana dideportasi, tapi berangkatnya saya nggak nganter, soalnya. Saya juga nggak tahu deportasi bener atau tidaknya.

Sebagai Ketua Umum Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, Agus menilai proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung sarat masalah dan terus menimbulkan kerugian finansial setiap tahun.

Utangnya kayak begitu bertambah tiap tahun, merugi. Kapasitas aja maksimum sampai 40 persen. Tapi DPR kan diam semua, makanya saya juga ikut diam.

Agus menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak penggunaan APBN untuk menutup utang proyek kereta cepat.

Sudah disampaikan seperti ini, menolak membayar utang kereta cepat, saya setuju sekali dengan Pak Purbaya. Dan harus terus nih, tetap komitmen dengan apa yang beliau sampaikan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga