Ketegangan Baru di Kabinet Prabowo: DPR Kritik Purbaya,Menkeu Balas dengan Sindiran Tajam

Repelita Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik setelah menerima kritik terbuka dari Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Kritik tersebut menyoroti kecenderungan Purbaya yang dinilai terlalu sering mengomentari urusan kementerian lain.

Menanggapi hal itu, Purbaya memberikan pernyataan tegas di hadapan awak media pada Rabu (15/10/2025). Ia membantah tudingan tersebut dengan nada tenang namun penuh penekanan, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah mencampuri kebijakan kementerian lain.

Purbaya menegaskan bahwa sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan secara efektif demi kepentingan rakyat. Ia menyatakan bahwa jika ada kementerian atau lembaga yang tidak mampu menyerap anggaran secara optimal, maka ia akan mengambil tindakan tegas.

“Saya enggak komentari Kementerian yang lain, bodoh amat,” ujarnya lantang, yang disambut tawa ringan dari para wartawan. Ia melanjutkan, “Saya berkepentingan anggaran saya terserap, kalau enggak diserap saya ambil uangnya,” dikutip dari Kompas TV.

Purbaya menekankan bahwa langkahnya bukanlah bentuk intervensi terhadap kinerja kementerian lain, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan fiskal untuk menjaga efisiensi penggunaan APBN. Ia menutup pernyataannya dengan nada datar namun tegas, “Saya enggak komentarin kerja mereka (Kementerian lain).”

Di sisi lain, Misbakhun menyampaikan kritiknya dalam sebuah diskusi ekonomi pada Senin (13/10/2025). Ia menilai bahwa Purbaya seharusnya lebih fokus pada pembangunan desain ekonomi nasional yang mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto, daripada menyoroti operasional kementerian lain.

Menurut Misbakhun, pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) terlalu terburu-buru dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman politik. Ia menekankan bahwa anggaran MBG memiliki dimensi sosial dan politik yang tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa pembahasan bersama DPR.

Ia juga menyoroti keputusan Purbaya menaikkan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 tanpa konsultasi dengan DPR. “Hal-hal seperti ini perlu disinergikan dengan DPR agar kebijakan ekonomi tidak terkesan sepihak,” tegas Misbakhun.

Purbaya tetap pada pendiriannya. Dalam konferensi pers sebelumnya di Jakarta pada 19 September 2025, ia telah menyatakan bahwa anggaran MBG akan ditarik kembali jika penyerapan tidak maksimal. Ia menyebut bahwa dana yang tidak digunakan akan dialihkan ke sektor lain atau digunakan untuk mengurangi defisit dan utang.

Ia juga menyampaikan kesiapan Kementerian Keuangan untuk membantu Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat penyerapan dana, termasuk dengan mengirim tenaga profesional. “Kita coba bantu, termasuk kirim manajemen segala macam. Orang keuangan banyak kan, biar kerja lah,” ujarnya.

Ketika Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar anggaran MBG tidak ditarik kembali, Purbaya tetap bersikukuh. Ia menyatakan akan melakukan penilaian hingga akhir Oktober dan jika dana tidak terserap hingga Desember, maka akan dialihkan.

“Kalau enggak dipakai, ya diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarin ke tempat lain yang lebih siap,” ujarnya tanpa ragu.

Ketegangan antara Purbaya dan Misbakhun mencerminkan dinamika antara pengelolaan fiskal yang ketat dan sensitivitas politik terhadap program prioritas pemerintah. Di tengah perbedaan pandangan tersebut, Purbaya tetap konsisten pada prinsip bahwa uang negara harus bekerja untuk rakyat dan tidak boleh dibiarkan menganggur.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok