Ikrar Nusa Bhakti Soroti Tarik Ulur Kekuasaan di Balik Mandeknya Komite Reformasi Polri, Ingatkan Janji Presiden Prabowo

Repelita Jakarta - Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyoroti lambannya pembentukan Komite Reformasi Polri yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

Ikrar mempertanyakan apakah komite tersebut benar-benar merupakan langkah reformasi serius atau hanya gimik politik di tengah tarik-menarik kekuasaan di lingkar pemerintahan.

Dalam kanal YouTube miliknya, Ikrar menjelaskan bahwa isu ini penting karena menyangkut arah pembenahan institusi penegak hukum yang selama ini dianggap kehilangan kepercayaan publik.

Diberitakan bahwa hampir sebulan sejak wacana pembentukan komite itu digulirkan, belum ada kejelasan siapa saja anggotanya dan kapan akan dilantik.

Padahal Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menyebut bahwa pelantikan akan dilakukan segera setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri pada 27 September lalu.

Namun hingga kini rencana tersebut terus tertunda tanpa alasan yang pasti.

“Alasannya klasik: beberapa calon anggota berhalangan hadir. Tapi publik melihatnya bukan sekadar kendala teknis melainkan tanda tarik-menarik kepentingan di dalam kekuasaan,” kata Ikrar.

Sejumlah nama disebut akan masuk ke dalam komite, seperti Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie, dan Yusril Ihza Mahendra.

Namun belum ada konfirmasi resmi dari Istana.

Sementara pemerintah belum berbuat banyak, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri yang beranggotakan 52 perwira polisi dan dipimpin Komjen Kris Nanda Dwi Laksana.

Langkah ini dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk resistensi internal Polri terhadap intervensi eksternal dari pemerintah.

“Ini seperti dua arah reformasi yang jalan sendiri-sendiri — satu versi presiden, satu versi Polri. Kalau begini, publik bingung mana yang serius,” ujar Ikrar.

Ia juga menyoroti indikasi tarik-menarik kepentingan politik yang bisa melahirkan kompromi dan mengaburkan arah reformasi.

“Kalau ini hanya jadi alat politik atau gimik untuk meredam kritik publik maka upaya reformasi akan gagal total,” ujarnya.

Ikrar menutup analisanya dengan nada tajam.

“Presiden Prabowo sedang diuji. Jika Komite Reformasi Polri tak segera dibentuk, kepercayaan publik bisa runtuh sebelum reformasi dimulai.”

“Rakyat sudah terlalu lama menunggu Polri yang profesional dan demokratis. Kalau janji ini lagi-lagi hanya jadi permainan politik maka yang rugi bukan cuma pemerintah tapi seluruh bangsa,” pungkasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga