Ikrar Nusa Bhakti Soroti Kenaikan Dana Reses DPR di Tengah Pemangkasan Transfer Daerah, Sebut Potret Negeri Terbalik

\

 Repelita Jakarta - Pengamat politik senior Ikrar Nusa Bhakti menyoroti ironi dalam kebijakan keuangan negara yang tengah ramai dibahas.

Di satu sisi, pemerintah memangkas dana transfer ke daerah.

Sementara di sisi lain, DPR RI justru menaikkan dana reses bagi para anggotanya hampir dua kali lipat.

“Lucu dan menyakitkan di saat bersamaan,” kata Ikrar dalam kanal YouTube-nya.

“Kepala daerah mengeluh karena dana pembangunan dipotong tapi DPR justru menambah jatah uang resesnya. Ini kan jomplang banget!” ujarnya.

Ikrar mengutip laporan Harian Kompas yang menyoroti keluhan para kepala daerah.

Mereka mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan publik akibat pemangkasan dana transfer ke daerah.

Dalam APBN 2026, total TKD ditetapkan sebesar Rp693 triliun.

Angka ini memang naik dari usulan awal Rp650 triliun, tetapi tetap turun drastis dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp848 triliun.

Di sisi lain, Ikrar menyoroti berita lain di halaman politik Kompas yang bikin geleng-geleng kepala.

DPR RI menaikkan dana reses dari Rp400 juta menjadi Rp702 juta per anggota setiap kali reses.

Namun Ikrar menilai alasan itu tak masuk akal.

“Kalau benar untuk rakyat mana buktinya? Selama ini kita jarang dengar laporan hasil reses yang berdampak nyata. Jangan-jangan yang naik cuma anggarannya, bukan kinerjanya,” sindirnya.

Ia juga mempertanyakan transparansi dana tersebut, termasuk potensi dukungan tambahan dari mitra kerja DPR seperti kementerian, lembaga, atau bahkan BUMN lewat CSR.

“Kalau semua komisi dapat sokongan dari mitra kerja, bisa dibayangkan berapa besar uang yang berputar di luar kontrol publik,” kata Ikrar.

Ikrar menyebut situasi ini mencerminkan krisis moral politik di Indonesia.

“Di satu sisi, bupati dan wali kota menjerit karena uang untuk rakyat dikurangi. Tapi DPR justru asyik menambah anggaran buat jalan-jalan reses,” katanya.

Ia menyerukan agar para cendekiawan dan masyarakat sipil bersatu menggugah kesadaran kolektif.

“Kita butuh DPR yang benar-benar menyuarakan amanat penderitaan rakyat, bukan sekadar menambah fasilitas dan tunjangan pribadi,” tegasnya.

Menurut Ikrar, akar persoalan ada pada partai politik yang kini lebih fokus pada kekuasaan ketimbang fungsi representasi rakyat.

“Parpol seharusnya jadi wahana aspirasi rakyat, bukan kendaraan elite untuk memperkaya diri,” ujarnya.

Ia menutup dengan seruan keras.

“Rakyat harus sadar, mereka bukan objek kekuasaan. Kedaulatan ada di tangan rakyat — dan sudah saatnya digunakan untuk menagih pertanggungjawaban para wakilnya.”(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga