Tak Respon Pemakzulan Gibran, Muslim Arbi: DPR Jadi “Dewan Pengkhianat Rakyat”

 

Repelita Jakarta - Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu, Muslim Arbi, menyampaikan kritik keras terhadap DPR yang dinilai tidak merespons usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai sikap DPR yang membiarkan surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI tanpa tindak lanjut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan rakyat.

Muslim menyebut bahwa konstitusi telah menetapkan batas usia minimal calon wakil presiden adalah 40 tahun, sementara Gibran saat pencalonan masih berusia 36 tahun.

Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa DPR turut melanggar konstitusi dan tidak menjalankan amanat rakyat.

Ia juga menyinggung dugaan pelanggaran moral yang dilakukan Gibran melalui akun Fufufafa, yang disebut sebagai perbuatan tercela dan bertentangan dengan sumpah jabatan.

Muslim menegaskan bahwa pelanggaran konstitusi dan etika tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk memulai proses pemakzulan.

Ia mendesak agar DPR segera mengagendakan pembahasan pemakzulan setelah masa reses berakhir, tanpa alasan untuk menunda.

Menurutnya, jika DPR dan MPR tetap bungkam, maka kualitas lembaga legislatif tersebut lebih rendah dari Gibran sendiri.

Muslim menyatakan bahwa pembiaran terhadap pelanggaran konstitusi dan etika oleh wakil presiden merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat.

Ia menambahkan bahwa rakyat yang membayar pajak untuk menggaji DPR dan MPR berhak mempertanyakan kualitas wakil mereka di parlemen.

Muslim menyarankan agar rakyat mengajukan mosi tidak percaya kepada DPR dan MPR demi menjaga keselamatan konstitusi dan moral bangsa.

Ia menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa jika DPR tidak segera bertindak, maka pembubaran lembaga tersebut layak dipertimbangkan sebagai bentuk koreksi publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga