Roy Suryo Nilai Gibran Bisa Dimakzulkan Jika Dugaan Ijazah Terbukti

Repelita Jakarta – Pakar telematika Roy Suryo menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat dimakzulkan apabila dugaan kejanggalan terkait riwayat pendidikannya terbukti secara hukum.

Ia menilai persoalan tersebut telah menyentuh aspek pemenuhan syarat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh seorang wakil presiden.

Pernyataan itu disampaikan Roy dalam sebuah diskusi yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV, sebagaimana dikutip pada 25 September 2025.

Roy menjelaskan bahwa landasan utama argumennya adalah dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan minimal setingkat sekolah menengah atas.

Ia merujuk pada Pasal 169 huruf R dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Polemik muncul dari surat penyetaraan yang menyamakan pendidikan Gibran di luar negeri dengan SMK, yang menurut Roy hanya berlaku untuk keperluan melanjutkan pendidikan, bukan sebagai syarat menduduki jabatan publik.

Roy menegaskan bahwa berdasarkan keputusan menteri yang berlaku, surat semacam itu tidak dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan syarat pencalonan dalam jabatan negara.

“Iya. Berarti ya dia sah memenuhi syarat untuk dimakzulkan,” tegas Roy dalam diskusi tersebut.

Ia menambahkan bahwa argumen ini sejalan dengan salah satu dari empat poin yang sebelumnya disuarakan oleh para purnawirawan TNI-Polri terkait wacana pemakzulan.

Masalah ijazah, menurut Roy, menjadi pilar tambahan yang memperkuat landasan hukum untuk menggugat keabsahan posisi wakil presiden.

Ia juga menyoroti dugaan kebohongan publik yang mencakup riwayat pendidikan yang tidak konsisten dan perubahan data di situs resmi Komisi Pemilihan Umum.

Roy menyatakan bahwa jika seorang pemimpin lahir dari proses yang diwarnai kebohongan, maka kepercayaan publik terhadap negara akan terancam.

Ia pun mendorong para praktisi hukum untuk membawa persoalan ini ke ranah peradilan demi menjaga integritas konstitusi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga