Program MBG Dihentikan Sementara, BGN Evaluasi Pola Masak Usai Keracunan Massal

Repelita Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional menyusul kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.

Langkah penghentian ini diumumkan setelah insiden keracunan di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, mencapai 631 pelajar.

Kepala BGN Dadan Hindayana meninjau langsung posko penanganan di lokasi kejadian pada Rabu, 24 September 2025.

BGN menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pola masak dan distribusi makanan akan dilakukan sebelum program dilanjutkan kembali.

Kesalahan teknis dalam proses memasak disebut sebagai penyebab utama keracunan yang dialami para siswa.

Beberapa dapur diketahui memasak terlalu dini sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum dikirim ke sekolah.

BGN menginstruksikan agar proses memasak dimulai di atas pukul 01.30 agar waktu antara produksi dan pengiriman tidak melebihi empat jam.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang baru beroperasi diminta menyesuaikan ritme kerja agar tidak terjadi kesalahan serupa.

Daftar penerima manfaat juga harus diperbarui agar distribusi makanan berjalan efisien dan tepat sasaran.

Program MBG di Cipongkor dihentikan sementara hingga dapur SPPG mampu menjalankan prosedur sesuai standar.

Evaluasi juga dilakukan di seluruh wilayah operasional SPPG baru yang terlibat dalam program MBG.

BGN menekankan pentingnya penanganan psikologis anak-anak yang terdampak agar trauma tidak berlanjut.

Gejala yang dialami korban meliputi mual, muntah, pusing, diare, sakit kepala, lemas, sesak napas, demam, sakit perut, dan kejang.

Sebagian korban dirawat inap, sementara lainnya menjalani perawatan jalan di fasilitas kesehatan setempat.

Jumlah kasus keracunan MBG secara nasional tercatat lebih dari 5.000 siswa di berbagai provinsi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

Komisi IX DPR RI menerima desakan dari berbagai pihak agar program MBG dihentikan sementara dan dievaluasi total.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia meminta keselamatan anak-anak diutamakan dibanding ambisi politik dan target program.

BGN menyatakan bahwa evaluasi penuh terhadap seluruh SPPG akan dilakukan pada tahun 2026 bersamaan dengan proses sertifikasi dan akreditasi.

Pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola program MBG agar tidak lagi menimbulkan risiko kesehatan bagi penerima manfaat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga