Repelita Jakarta - Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menilai guru menjadi pihak yang paling dirugikan dalam program Makan Bergizi Gratis.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyampaikan hal tersebut dalam audiensi bersama Komisi IX DPR RI pada 22 September.
Pernyataan itu juga ditayangkan melalui kanal YouTube TVR Parlemen pada 27 September 2025.
Ubaid menegaskan peran guru dalam program MBG tidak pernah dibicarakan sejak awal. Ia menyebut guru tiba-tiba dibebani tugas tambahan yang jauh di luar kapasitas mereka sebagai tenaga pendidik.
“Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak. Lalu guru suruh ngitung tampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti,” ucap Ubaid.
Ia menambahkan bahwa guru tidak mendapatkan insentif apa pun meski harus mengurus distribusi makanan. Bahkan, di sejumlah sekolah, mereka diwajibkan menandatangani perjanjian dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyatakan pihak sekolah bertanggung jawab penuh jika terjadi kasus keracunan.
Ubaid juga mengungkapkan dalam banyak kasus tanggung jawab justru dibebankan kepada orang tua murid. Menurutnya, hal itu menunjukkan tidak jelasnya pola tanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG.
Selain itu, Ubaid menuding adanya conflict of interest dalam pengelolaan dapur MBG. Ia membeberkan laporan yang menyebut dapur banyak dikuasai oleh tim sukses, pejabat, bahkan anggota DPR.
Dampak lain yang ditimbulkan adalah banyak UMKM di sekitar sekolah gulung tikar karena berkurangnya aktivitas jual beli setelah program ini berjalan.
Ubaid menilai persoalan tersebut semakin memperburuk kondisi guru yang sudah terbebani dengan administrasi sekolah. Ia menegaskan guru kini seperti menjadi budak dan tumbal dalam pelaksanaan MBG.
Situasi ini disampaikan di tengah maraknya kasus keracunan massal yang telah menimpa lebih dari 5.000 orang penerima manfaat program tersebut di berbagai daerah. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

