
Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menanggapi kasus keracunan massal yang dialami ribuan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Pernyataan itu disampaikan setibanya di Tanah Air usai melakukan lawatan luar negeri selama tujuh hari.
Berdasarkan catatan Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 25 September tercatat 5.914 penerima manfaat mengalami keracunan di 70 titik lokasi. Para korban terdiri dari pelajar sekolah dan ibu hamil. Wilayah II atau Jawa menjadi daerah dengan kasus tertinggi, yakni 41 kejadian dengan melibatkan 3.610 orang.
Berikut poin-poin pernyataan Presiden Prabowo soal kasus keracunan MBG:
1. Masalah Besar dan Yakin Bisa Diselesaikan dengan Baik
Presiden Prabowo menegaskan kasus keracunan MBG merupakan persoalan serius. Ia mengatakan sudah memantau perkembangan meski baru saja kembali dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ujar Presiden Prabowo saat tiba di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu 27 September.
2. Panggil Kepala Badan Gizi dan Jajarannya
Prabowo menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama sejumlah pejabat terkait. Pertemuan itu digelar untuk membahas langkah penanganan sekaligus memperbaiki kekurangan dalam program MBG.
Ia meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program tetap tercapai.
3. Minta Tidak Dipolitisasi
Prabowo meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi. Ia menekankan bahwa MBG ditujukan untuk membantu anak-anak yang kesulitan memperoleh makanan bergizi.
“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” kata Prabowo.
Ia menegaskan sejumlah hambatan harus dapat diatasi demi memastikan jutaan anak Indonesia bisa mendapatkan makanan sehat.
Sementara itu, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengungkapkan bahwa seluruh dapur mitra yang pernah tersangkut kasus keracunan telah diberikan surat peringatan resmi. Ia menegaskan proses verifikasi kini diperketat agar insiden serupa tidak terulang.
Menurutnya, BGN juga mengerahkan tim gabungan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan kepolisian. Tim ini bertugas melakukan inspeksi langsung ke dapur penyedia makanan untuk memastikan semua standar teknis dipatuhi.
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegas Nanik. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

