Menteri Amran Tegaskan Perang Terhadap Pupuk Palsu dan Beras Oplosan yang Rugikan Petani Triliunan

Repelita Jakarta - Praktik kejahatan di sektor pangan kembali terungkap dengan data terbaru yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menteri asal Sulawesi Selatan ini menegaskan komitmen kuatnya untuk menumpas habis segala bentuk kejahatan pangan, termasuk pupuk palsu dan pengoplosan beras.

Dalam acara pengambilan sumpah sarjana kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin, 14 Juli 2024, Amran mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyerahkan puluhan kasus ke aparat penegak hukum.

“Contoh ada pupuk palsu, itu merugikan petani sampai Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian. Tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Lebih jauh, Amran menjelaskan bahwa praktik pengoplosan beras secara masif telah menyebabkan kerugian sistemik bagi masyarakat.

Data Kementerian Pertanian mencatat ada 212 kasus beras oplosan, dan sekitar 86 persen beras premium yang beredar ternyata tidak memenuhi standar kualitas.

“Kerugiannya tembus Rp99 triliun. Kalau praktik ini dibiarkan 10 tahun, itu bisa Rp1.000 triliun. Mafia seperti ini tidak bisa diberi ruang. Kita harus tegas,” tegas Amran.

Menurutnya, kejahatan pangan bukan hanya urusan hukum, tetapi juga persoalan keadilan sosial karena harga beras yang naik akibat pengoplosan sangat membebani daya beli masyarakat miskin.

“Bayangkan beras biasa dijual sebagai premium dengan selisih Rp3.000 per kilo. Rakyat kecil yang paling dirugikan. Apa kita tidak punya rasa? Ini biadab!” serunya.

Amran menyebut bahwa Kementan telah mengirim surat resmi kepada Kapolri dan Jaksa Agung serta menyerahkan sekitar 260 kasus kejahatan pangan dalam 10 bulan terakhir.

Kasus yang ditangani meliputi pemalsuan pupuk, pengoplosan beras, dan praktik curang dalam distribusi minyak goreng.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Satgas Pangan. Tanggal 10 kemarin, pelaku besar sudah mulai diperiksa. Tidak ada ampun. Ini harus disikat habis,” ujarnya.

Amran juga menegaskan sedang melakukan reformasi menyeluruh di Kementerian Pertanian.

Bukti nyata adalah kembalinya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan peningkatan indikator kinerja antikorupsi yang bahkan diminta oleh KPK sebagai testimoni.

“Kita benahi dari hulu ke hilir. Pupuk, distribusi, produksi, hingga hilir. Ini kerja serius. Dan kita tidak akan puas sebelum mafia pangan benar-benar dibasmi,” katanya.

Di tengah tantangan krisis pangan global, Amran mengungkapkan Indonesia mencatat stok beras nasional tertinggi sejak kemerdekaan, yaitu 4,2 juta ton.

Selain itu, bantuan sosial pangan telah disalurkan sebanyak 362 ribu ton, dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah menyalurkan 1,3 juta ton beras subsidi.

“Jadi tidak perlu khawatir. Stok kita aman. Yang perlu kita jaga adalah kejujuran distribusi dan membersihkan mafia,” ujarnya.

Semua upaya ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Amran menegaskan tidak akan mundur dalam memberantas mafia pangan dan koruptor di sektor pertanian.

“Selama saya di Kementan, insyaallah kami sekuat naga. Ini perintah Presiden. Mafia pangan, koruptor, kami berantas. Tidak ada kompromi,” tutupnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga