Mahfud Bongkar Celah Kekayaan Pejabat, Prabowo Siapkan Penjara Terpencil untuk Koruptor

 

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud MD kembali menyoroti praktik-praktik yang membuat pejabat di Indonesia bisa meraup kekayaan besar meski hanya duduk di kursi jabatan tanpa banyak bekerja.

Mahfud mengungkapkan dalam sebuah video yang beredar pada 27 Juli 2025 bahwa seorang menteri resmi hanya menerima gaji pokok sekitar Rp18 juta per bulan, namun jumlah yang dibawa pulang bisa mencapai Rp150 juta bersih setiap bulan.

Ia menambahkan adanya fasilitas uang operasional yang nilainya fantastis sehingga membuat total pendapatan pejabat kian membengkak.

Mahfud mencontohkan dirinya yang sempat menduduki jabatan publik selama lebih dari dua dekade hingga mampu mengumpulkan dana lebih dari Rp30 miliar hanya dari pendapatan resmi.

Ia juga membongkar bagaimana sidang di Mahkamah Konstitusi mendatangkan bayaran tambahan, di mana satu perkara bisa bernilai puluhan juta rupiah jika dikalkulasikan dengan jumlah sidang yang dijalankan selama satu periode.

Selain itu, Mahfud menyoroti praktik rangkap jabatan, seperti pejabat eselon satu yang juga duduk sebagai komisaris BUMN, sehingga membuat pendapatan bulanan melejit hingga miliaran rupiah.

Menurutnya, celah seperti inilah yang membuat pejabat bisa menumpuk kekayaan meski tidak terjerat kasus korupsi secara langsung.

Sementara itu, Presiden RI Prabowo Subianto berencana menindak tegas para koruptor dengan membangun penjara khusus di pulau terpencil agar mereka benar-benar merasakan efek jera dan tidak bisa melarikan diri.

Dalam penjelasannya di Kantor Kemendikdasmen Jakarta Pusat, Prabowo menekankan bahwa rencana penjara di pulau terisolasi ini juga disiapkan agar para koruptor tidak punya celah untuk mengulangi kejahatan mereka.

Ia menyebut korupsi sebagai salah satu penghambat terbesar pembangunan, sebab anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat justru banyak dikorupsi oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Dampak penyalahgunaan anggaran ini, kata Prabowo, turut dirasakan berbagai profesi mulai dari guru, dokter, perawat hingga petani yang sulit berkembang akibat keterbatasan fasilitas pendukung.

Untuk itu, Prabowo meminta Kabinet Merah Putih bekerja lebih efisien dan memastikan dana negara dipakai sebaik-baiknya tanpa ada yang diselewengkan.

Ia menegaskan tidak akan mundur selangkah pun dalam upaya pemberantasan korupsi, bahkan siap mempertaruhkan nyawanya untuk memberantas mafia korupsi hingga ke akar.

Prabowo juga menegaskan bahwa TNI, Polri dan kalangan pendidik menjadi elemen penting untuk mendukung perlawanan terhadap praktik korupsi yang sudah lama membelit bangsa.

Ia berharap sektor pendidikan bisa melahirkan generasi berintegritas agar Indonesia benar-benar bisa terbebas dari korupsi di masa mendatang.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga