Perang Hukum Tambang Emas: PT Bukit Belawan Tujuh Tantang Keputusan Pengadilan, Skandal Rp2 Triliun Terungkap

 

Repelita Jakarta – Massa dari PT Bukit Belawan Tujuh (BBT) kembali menggelar aksi protes di Jakarta. Mereka menuntut keadilan atas dugaan skandal tambang emas yang merugikan negara hingga Rp2 triliun.

Aksi ini dipicu oleh putusan vonis bebas terhadap Direktur PT Sultan Rafli Mandiri (SRM), Muhammad Palmar Lubis, dalam kasus penambangan ilegal di luar kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Ketapang, Kalimantan Barat.

Koordinator Aksi, Andi Zurhum, mengatakan bahwa PT SRM telah melakukan penambangan emas secara ilegal sejak 2019 hingga September 2021.

Total produksi emas yang dihasilkan mencapai 1.923 kilogram, namun yang dilaporkan ke negara hanya 91 kilogram.

Andi mempertanyakan keberadaan sisa emas murni yang tidak dilaporkan, yaitu sekitar 1.800 kilogram. "Pertanyaan kami kepada PN Ketapang, total hasil produksi emas murni PT SRM 1.923 kg yang dilaporkan ke negara adalah 91 kg. Lalu 1.800 kg emas murni lari kemana?" kata Andi.

Dia juga menuding PT SRM melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan menggunakan PT Mitra Romarim. Massa berharap Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung dapat menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan adil.

Sebagai respons terhadap pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani, mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menemui perwakilan ANTM untuk membahas permasalahan tersebut.

Rosan menekankan pentingnya kebijakan yang terbaik terhadap investasi dan perizinan di sektor pertambangan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga