Luhut Buka Suara Soal Pembatalan Mutasi Letjen Kunto, Singgung Isu Teguran Prabowo dan Desakan Ganti Wapres

Repelita Jakarta – Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada hal yang janggal terkait pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Isu tersebut menjadi sorotan publik setelah kabar beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menegur Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto atas keputusan mutasi terhadap anak Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno.

Luhut yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional menepis kabar tersebut.

Ia menyebut pembatalan mutasi bukan hal yang luar biasa.

Menurutnya, dalam organisasi sebesar TNI, pembatalan keputusan seperti itu masih dalam batas wajar.

"Ah enggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," ujar Luhut di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia juga membantah adanya teguran dari Presiden kepada Panglima TNI.

"Nggak ada, saya tahu itu," tegasnya.

Luhut juga menanggapi isu yang mengaitkan pembatalan mutasi tersebut dengan desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menilai wacana seperti itu tidak relevan.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," ucap Luhut.

Ia menekankan pentingnya fokus mendukung pemerintahan yang sedang berjalan.

Sebelumnya, Co-Founder Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Dwi Sasongko mengomentari langkah Panglima TNI yang meralat mutasi sejumlah perwira tinggi.

Mutasi itu sebelumnya telah diumumkan, namun dibatalkan hanya dalam kurun waktu satu hari.

Menurut Sasongko, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar di publik.

Ia menilai langkah Panglima TNI meralat mutasi menunjukkan kurangnya kesiapan dan perencanaan dalam pengambilan keputusan strategis.

"Ketika sebuah keputusan penting seperti ini diralat dalam waktu singkat, muncul kesan bahwa kebijakan tersebut diambil secara terburu-buru, tidak transparan, atau bahkan dipengaruhi oleh kepentingan di luar institusi," kata Sasongko.

Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi menggerus kredibilitas TNI sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin dan stabilitas internal.

Sasongko juga menyoroti dampak psikologis terhadap perwira dan prajurit.

Menurutnya, perubahan kebijakan secara mendadak dapat menurunkan moral dan memunculkan spekulasi internal.

Ia menyebut situasi tersebut merupakan kemunduran dalam proses reformasi militer.

Dalam pandangannya, TNI harus belajar dari peristiwa ini agar tidak terulang kembali di masa mendatang.

Sasongko kemudian memaparkan lima poin perbaikan sistem mutasi dan pembinaan karier dalam tubuh TNI.

Pertama, memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan militer.

Mutasi dan promosi harus berbasis merit dan melalui proses yang terstruktur.

Kedua, menerapkan prinsip transparansi dalam setiap keputusan strategis menyangkut personel.

Hal itu penting untuk menghindari munculnya spekulasi negatif.

Ketiga, menjaga independensi TNI dari intervensi kepentingan politik.

Ia mengingatkan bahwa keputusan Panglima harus semata-mata berdasarkan kepentingan institusi.

Keempat, membangun budaya organisasi yang konsisten dan menjunjung tinggi nilai kehormatan.

Kelima, memperkuat sistem koreksi internal.

Ralat keputusan boleh dilakukan, namun harus disertai evaluasi menyeluruh dan objektif.

Sasongko menyarankan agar TNI memiliki unit evaluasi internal independen sebagai bagian dari perbaikan tata kelola.

Ia menilai bahwa stabilitas TNI adalah salah satu fondasi utama keamanan nasional.

Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meralat mutasi terhadap tujuh dari 237 perwira tinggi.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan 554a/IV/2025 yang diterbitkan pada 30 April 2025.

Surat tersebut menggantikan Keputusan 554/IV/2025 yang dikeluarkan sehari sebelumnya.

Salah satu mutasi yang dibatalkan adalah terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo.

Putra Try Sutrisno tersebut sebelumnya direncanakan akan digantikan oleh Laksda Hersan sebagai Pangkogabwilhan I.

Namun mutasi tersebut dibatalkan.

Padahal, rencana mutasi sebelumnya disebut telah sesuai dengan kebutuhan pertahanan kawasan barat Indonesia.

TNI memprioritaskan peran Angkatan Laut di wilayah strategis tersebut.

Hal ini penting mengingat eskalasi konflik di kawasan Laut China Selatan. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga