Sahroni Sindir Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Polri yang Diunggah, Singgung Gejala Post Power Syndrome

 

Repelita, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengomentari pertemuan antara Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dengan peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri.

Menurut Sahroni, pertemuan tersebut sebaiknya tidak diunggah ke media sosial karena dapat menimbulkan persepsi negatif.

"Kalau di ruang terbuka kan orang anggapannya jadi beda-beda. Wah, ini jangan-jangan Pak Jokowi masih post power syndrome. Dia pengen juga terus tampil dalam kondisi," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sahroni menegaskan bahwa meskipun niat pertemuan tersebut baik, namun penyebaran dokumentasinya di ruang publik dapat menimbulkan penafsiran yang keliru.

"Secara niat baik, baik sekali nggak apa-apa. Tapi nggak usah di-upload lah. Ini pandangan pribadi ya, bukan atas nama partai," tambahnya.

Lebih lanjut, Sahroni mempertanyakan apakah para peserta Sespimmen yang mengenakan seragam dinas saat bertemu Jokowi telah mendapatkan izin dari atasan mereka.

"Kalau udah pakai baju dinas, dia harus izin sama komandannya. Komandannya udah izinin apa belum? Nah, kalau udah diizinin, berarti komandannya juga harus tanya lagi. Udah izin lagi belum sama Pak Kapolri? Nah itu aja," jelas Sahroni.

Sebelumnya, rombongan peserta didik Sespimmen Polri Pendidikan Reguler ke-65 berkunjung ke kediaman Joko Widodo di Jalan Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta.

Pertemuan tertutup selama kurang lebih satu jam tersebut disebut membahas berbagai tema, salah satunya berdiskusi seputar pentingnya sinergi antara Polri dengan TNI.

Jokowi juga menekankan pentingnya kemampuan adaptasi dari perwira Polri untuk menjawab tantangan perkembangan dunia seperti teknologi kecerdasan buatan dan robotik.

Meskipun pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab, Sahroni mengingatkan bahwa penyebaran dokumentasi pertemuan di media sosial dapat menimbulkan persepsi yang tidak diinginkan.

Ia menyarankan agar pertemuan semacam itu dilakukan secara tertutup untuk menghindari penafsiran yang keliru dari publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga