Mahfud MD: Hukum Di Indonesia Kini Lebih Banyak Digunakan Untuk Agenda Politik Penguasa

 

Repelita Jakarta – Mahfud MD, pakar hukum tata negara, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hukum di Indonesia yang dinilai semakin dipolitisasi.

Dalam dialog publik bertema "Enam Bulan Pemerintahan Prabowo" yang diselenggarakan di Universitas Paramadina, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025), Mahfud menyatakan bahwa hukum kini sering digunakan sebagai alat untuk agenda politik penguasa.

Ia menyebut fenomena ini sebagai "otokratik legalisme", di mana hukum dibuat untuk melayani kepentingan politik tertentu.

Mahfud menilai bahwa hukum yang seharusnya menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan dan membatasi kekuasaan, kini justru sering dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Contohnya, dalam kasus korupsi dan perizinan usaha, aturan dibuat untuk melayani agenda tertentu, bukan untuk kepentingan umum.

Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum ketika berhadapan dengan kepentingan elite.

Lebih lanjut, Mahfud mengingatkan bahwa dalam negara hukum, moral dan etika harus berada di atas hukum.

Hukum yang dibuat oleh penguasa bisa saja dimanipulasi, namun nilai moral dan etika seharusnya tetap menjadi dasar dalam setiap kebijakan.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi lembaga peradilan dan memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat untuk menekan oposisi atau kelompok tertentu.

Pernyataan Mahfud ini mengundang perhatian berbagai pihak, termasuk politisi dan aktivis, yang menilai bahwa kondisi hukum di Indonesia saat ini membutuhkan perhatian serius.

Mereka berharap agar pemerintah dan lembaga terkait dapat melakukan reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum kembali berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak warga negara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga