Repelita Jakarta - Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin diduga hanya dijadikan tumbal dalam kasus pembangunan pagar laut di Tangerang yang berlokasi dekat dengan Program Strategis Nasional (PSN) PIK 2. Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menuding Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, terkesan menutupi dalang atau aktor utama di balik kasus tersebut.
Firman menyampaikan kecurigaannya setelah merasa tidak puas dengan jawaban Menteri KKP dalam Rapat Komisi IV DPR RI bersama KKP pada Kamis. Menurutnya, jawaban yang diberikan tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut.
"Saya sebagai Anggota Komisi IV tidak puas dengan jawaban menteri, menteri terkesan masih menutup-nutupi ada apa," ujar Firman.
Ia menilai tidak masuk akal jika seorang kepala desa mampu membangun pagar laut yang diduga bernilai miliaran rupiah, apalagi hingga menerima denda sebesar Rp48 miliar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya, karena enggak mungkin kades punya uang sebanyak itu," tegas Firman.
Firman pun meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk segera mendalami lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Menurutnya, Arsin dan stafnya berinisial T hanya menjadi korban, sementara aktor utama di balik pembangunan pagar laut masih belum tersentuh.
Kasus ini menuai perhatian publik, dengan banyak pihak mempertanyakan siapa sebenarnya yang berada di balik proyek kontroversial ini. Hingga kini, belum ada kejelasan dari KKP mengenai dalang utama yang mengarahkan pembangunan pagar laut tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok