Repelita, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan konflik kepentingan di balik pelaksanaan retreat kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ke KPK. Laporan tersebut disampaikan ke lembaga antirasuah pada Jumat.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga merupakan salah satu pelapor, menyampaikan bahwa pelaksanaan retreat tersebut diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan. Ia menyebut terdapat kejanggalan dalam penunjukan PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan acara itu, karena diduga berada dalam lingkaran kekuasaan.
"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang serta jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tertentu yang seharusnya dilakukan secara terbuka," ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Feri menilai bahwa semestinya penunjukan dilakukan secara transparan, tetapi prinsip tersebut tidak diterapkan dalam program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu. Ia menyoroti bahwa PT LTI merupakan perusahaan baru, namun mengorganisir program berskala nasional.
"Padahal dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian," imbuhnya.
Sementara itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Annisa Azzahra menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retreat tidak berdasarkan regulasi yang sah dan berlaku. Ia menyebut adanya dugaan bahwa biaya keikutsertaan kepala daerah dibebankan kepada APBD.
"Sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan. Jumlahnya sangat besar sekitar Rp6 miliar yang ternyata di-cover oleh APBD," tutur Annisa.
Menurutnya, hal tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah. Seharusnya, lanjutnya, pelaksanaan retreat kepala daerah ditanggung oleh APBN.
"Harusnya kegiatan orientasi dan retreat ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Ternyata, keadaannya itu tidak terjadi," ungkapnya.
Annisa juga mengungkapkan bahwa jajaran petinggi PT LTI ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra.
"Kita melihat bahwa komisaris lama dan juga direksi utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat aktif saat ini. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan dugaan terkait konflik kepentingan," katanya.
Dengan begitu, ia menegaskan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan transparan tersebut melanggar peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Selain itu, Annisa menyoroti bahwa pelaksanaan retreat kepala daerah terkesan menghamburkan anggaran, yang bertentangan dengan kebijakan efisiensi di sejumlah kementerian dan lembaga.
"Tapi kenyataannya ada celah, bahkan penggunaan uang ini tidak dilakukan secara transparan, tidak dilakukan secara bertanggung jawab, dan menjadi celah korupsi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu," katanya.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah di Akmil Magelang tidak memakai dana dari APBD. Ia menyebut anggaran retreat sepenuhnya berasal dari APBN melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Semua pakai APBN, di Kemendagri itu," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia juga membantah bahwa PT LTI dimiliki oleh kader Partai Gerindra, seperti yang beredar dalam berbagai pemberitaan.
"[PT LTI] itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu yang mengelola atas perintah Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola saja. Pemilik lahan itu Akademi Militer," ujarnya.
Prasetyo menegaskan tidak ada transfer dana dari daerah kepada PT LTI untuk kegiatan retreat kepala daerah.
"Harusnya tidak ada, semua dari Kemendagri," pungkasnya.
Retreat di kawasan Akmil Magelang pertama kali digelar pada Oktober 2024 dan diikuti oleh Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo. Sementara itu, retreat kepala daerah dilaksanakan sejak 21-28 Februari 2025 dan diikuti oleh para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada serentak 2024.(*).
Editor: 91224 R-ID Elok
