Repelita Jakarta - Eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga independensi BUMN.
Hal itu disampaikan Didu menanggapi pro dan kontra terkait pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang rencananya akan menjadi super holding BUMN.
Menurut Didu, BUMN harus tetap berada dalam jalur profesional dan bebas dari intervensi apapun, baik itu dari kekuasaan politik maupun pihak lain. "Intinya adalah, BUMN memang harus diisolasi menjadi lembaga profesional yang bebas dari intervensi apapun.
Termasuk kekuasaan, termasuk politik, dan lain-lain," ujarnya dalam sebuah wawancara di YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (22/2/2025).
Didu menyatakan bahwa meskipun ide pembentukan Danantara dianggap baik, hal itu hanya bisa berhasil jika independensinya tetap terjaga. "Nah, jadi inilah. Apakah Prabowo mau menuju ke sana? Saya berharap dia menuju ke sana," tambahnya.
Selama ini, Didu mengungkapkan bahwa BUMN sering kali hanya dijadikan sebagai "sapi perah" yang sumber daya dan pengelolaannya bergantung pada kekuasaan politik. "Karena saya tahu ini sapi perah, dan sumber sapi perah adalah politik," imbuhnya.
Menurut Didu, jika Danantara berhasil menjaga independensinya dan menghindari intervensi politik, hal tersebut dapat memperbaiki persoalan di BUMN. "Saya yakin apabila Prabowo menjadikan Danantara untuk menghentikan intervensi. Apabila ini jadi jendela intervensi, risikonya sangat tinggi," jelasnya.
Didu juga berpendapat bahwa jika intervensi politik dapat dihindari, maka cita-cita Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terwujud.
Namun, jika intervensi politik terjadi, hal tersebut bisa menggagalkan upaya tersebut. "Kenapa? Ini menyangkut UU, dan kekuasaan yang sangat tinggi.
Jadi Prabowo memasuki tikungan yang sangat tajam. Memilih apakah menyelamatkan BUMN, untuk mengejar pertumbuhan 8 persen seperti yang dikatakan, atau sekaligus masuk ke jurang," tuturnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok