Kerugian hingga Rp3,2 Triliun, DPR Desak Mentan Audit Ulang Pengadaan Pupuk

 

DPR Apresiasi Ketegasan Mentan Tindak Pupuk Palsu, Minta Penegakan Hukum

Anggota DPR mengapresiasi tindakan tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang memecat seorang direktur dan 10 pegawai Kementerian Pertanian (Kemtan) terkait kasus pengadaan pupuk palsu yang merugikan petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv menegaskan bahwa ia mendukung komitmen Mentan dalam membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat dalam pengadaan pupuk palsu. Ia juga meminta agar mereka yang terlibat dibawa ke penegak hukum karena telah menipu petani.

Rajiv mengungkapkan kekhawatirannya terkait kandungan NPK (nitrogen, fosfor, dan kalium) dalam pupuk yang diproduksi empat perusahaan swasta pemenang tender, yang ternyata jauh di bawah standar minimum 15 persen, bahkan ada yang 0 persen.

Ia juga mempertanyakan prosedur Kementan yang meloloskan perusahaan-perusahaan tersebut dalam lelang pengadaan pupuk. Menurutnya, seharusnya ada proses pengecekan yang lebih ketat sebelum menunjuk perusahaan-perusahaan tersebut sebagai pemenang tender.

"Bagaimana bisa perusahaan pupuk ini menang tender pengadaan pupuk yang nilainya cukup besar? Apakah Kementan tidak melakukan kunjungan ke pabrik dan memeriksa uji mutu produk-produk tersebut secara random?" ungkap Rajiv.

Rajiv juga mengingatkan bahwa Kementan harus melakukan langkah lebih lanjut, tidak hanya dengan mem-blacklist empat perusahaan nakal tersebut, tetapi juga memproses 23 perusahaan lainnya yang memproduksi pupuk tidak sesuai spesifikasi.

“Pak Andi Amran sudah bilang, potensi kerugian akibat pupuk palsu sebesar Rp600 miliar dan kerugian dari pupuk berkualitas rendah bisa mencapai Rp3,2 triliun. Artinya, Kementan harus segera melakukan audit terhadap pengadaan pupuk, baik itu melalui e-katalog atau PL,” tambahnya.

Rajiv berharap agar Kementan dan penegak hukum segera menangkap mafia pupuk di Indonesia. Hal ini penting agar petani tidak lagi dirugikan oleh ulah produsen nakal yang mengurangi kandungan nutrisi dalam pupuk, yang dapat mengganggu program swasembada pangan yang menjadi target Presiden Prabowo Subianto. (*)

Editor: Elok R-ID

Baca Juga