Repelita Jakarta - Jagat media sosial ramai memperbincangkan dugaan adanya kesepakatan politik tersembunyi di balik pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.
ADVERTISEMENT
Informasi mengenai spekulasi perjanjian di balik layar tersebut diunggah oleh akun Threads @neopolitika_id pada Jumat, 13 November 2026.
Dalam unggahannya, pemilik akun tersebut menyoroti langkah mundur Gibran pada 12 November 2026 yang terjadi bersamaan dengan memanasnya polemik dokumen pendidikan serta bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di parlemen.
"DUGAAN PERJANJIAN DIBALIK MUNDURNYA WAPRES GIBRAN!
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 memicu beragam spekulasi politik di ruang publik. Di tengah polemik dokumen pendidikan dan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, sejumlah pengamat menyoroti potensi adanya kesepakatan politik di balik layar. Namun, Gibran membantah keterkaitan hal tersebut dan menyatakan keputusannya langkah pribadi demi menjaga stabilitas pemerintahan," tulis akun @neopolitika_id dalam unggahan yang telah ditonton lebih dari empat puluh delapan ribu kali tersebut.
Unggahan tersebut langsung menuai gelombang reaksi beragam dari para warganet yang berdebat mengenai kelanjutan proses hukum maupun dugaan kesepakatan elite.
Akun @zainalrochim882 mendesak agar proses penegakan hukum tetap berjalan tegas tanpa terpengaruh oleh pengunduran diri maupun perlindungan politik tertentu.
"TETAP HARUS DI PROSES KARNA KEJAHATAN REZIM 10 THN YG LALU TDK AKAN BS MEMBUAT RAKYAT MELUPAKAN.. HJKUM TETAP HARUS BERJALAN TDK SEMUDAH MEMBALIKAN TLAPAK TANGAN UTK MINTA PERLINDUNGAN ..DAN RAKYAT YG MENYADARI KEJAHATAN KEDZHOLIMAN YG DILAKUKAN SLAMA REZIM JKWI BRKUASA 10 THN LALU," tulis akun @zainalrochim882.
Senada dengan desakan tersebut, akun @agustina.aruan.982 menuntut proses pemakzulan serta pencabutan seluruh atribut maupun fasilitas negara yang melekat pada mantan wakil presiden.
"Gibran mundur jadi wapres tetap proses hukum berjalan dong, si gibran dua tahu jadi wapres mengunakan secarik kertas SUKET, sekali bisa jadi wapres selama 2 tahun. Harus ada proses hukum,. Makzulkan si bocah mata ngantuk Gibran, cabut atribut mantan wapres dan cabut fasilitas wapres dll," tulis akun @agustina.aruan.982 di kolom kutipan.
Sementara itu, akun @baguspajri dan @sunda_pride73 turut mempertanyakan kelanjutan pengusutan kasus besar lainnya yang dinilai masih menyisakan tanda tanya.
"Kasus Makar berhenti di LSP "End User" ini aneh...... dugaan pasti siapa yg menyuruh nya????," tulis akun @baguspajri.
"Masuk Logika!," ujar akun @sunda_pride73 singkat menanggapi unggahan utama.
Di sisi lain, sejumlah pengguna media sosial lainnya justru memberikan pembelaan serta membandingkan kondisi politik pada era pemerintahan sebelumnya.
"Lu kira prabowo ndak cari2 kesalahan korupsinya jokowi buat bisa menjatuhkan lawan politiknya 10 tahun walau sekarang berteman. Tidak ketemu makanya hanya bisa ijazah dipersoalkan," tulis akun @andyz_avraham.
Adapun akun @white_wolverine dan @affandiridwan21 turut menuliskan pandangan mereka di kolom komentar maupun kutipan unggahan tersebut.
"Jaman SBY juga dzolim , Apalgi jaman sekarang.
Klo ditarik mundur lagi,kurang dzalim apa Mak banteng," tulis akun @white_wolverine.
"Kemungkinan ada," ujar akun @affandiridwan21 menanggapi dugaan perjanjian di balik mundurnya Gibran.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
