Repelita Jakarta - Advokat sekaligus praktisi hukum Muhammad Taufik menilai proses persidangan dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah yang menjerat Dokter Tifa dan Roy Suryo merupakan perkara bermuatan politis yang membuang waktu serta anggaran negara.
ADVERTISEMENT
Pandangan hukum mengenai kejanggalan persidangan, usulan pembentukan panitia khusus di DPR RI, hingga sorotan terhadap fasilitas negara bagi Gibran Rakabuming Raka usai mundur dari kursi Wakil Presiden tersebut disampaikan Muhammad Taufik dalam forum terbuka di kanal YouTube Diskusi Progresif Sinkos Indonesia pada Jumat, 13 November 2026.
Muhammad Taufik menegaskan bahwa perkara pidana yang menjerat kliennya tidak lagi memiliki urgensi hukum karena pihak yang dianggap sebagai aktor intelektual di balik polemik tersebut sudah mendekam di dalam tahanan.
"Yang pertama sebenarnya persidangan ini wasting time, wasting money, kenapa saya bilang karena aktor intelektualisnya kan sudah masuk penjara ya," ujar Muhammad Taufik di hadapan moderator Faizal Assegaf dan para peserta diskusi.
Ia juga mengkritik tajam mekanisme pembuktian di ruang sidang yang dinilai menyalahi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena barang bukti yang semestinya berada dalam penyitaan Bareskrim Polri justru dipertontonkan secara tidak lazim.
Selain itu, Muhammad Taufik menyoroti keliru kaprahnya posisi Jaksa Pengacara Negara yang semestinya bertindak mewakili kepentingan negara dalam perkara perdata atau tata usaha negara, bukan justru tampil membela kepentingan pribadi mantan presiden.
Ia membeberkan bukti kuatnya nuansa politis dalam perkara tersebut karena surat keberatan yang diajukan pihaknya langsung direspons cepat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
Menurut Muhammad Taufik, materi diskusi dalam acara televisi yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik yang dilindungi sepenuhnya oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sehingga tidak dapat diproses menggunakan instrumen hukum pidana.
Oleh karena itu, ia mendorong DPR RI segera turun tangan membentuk panitia khusus untuk menginvestigasi dugaan rekayasa peradilan sekaligus meminta Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatif berupa abolisi untuk menghentikan perkara tersebut.
"Perlu dibentuk pansus misalnya untuk menginvestigasi apakah pengadilan terhadap Dokter Tifa maupun Mas Roy itu murni atau politis, menurut saya lebih banyak kepada politis," tegas Muhammad Taufik.
Di samping persoalan peradilan, Muhammad Taufik turut mengoreksi euforia publik atas mundurnya Gibran Rakabuming Raka karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, mantan wakil presiden yang berhenti tetap menerima gaji, tunjangan kesehatan keluarga, hingga fasilitas kepulangan yang dibiayai negara.
"Jangan kita berhasil menumbangkan Gibran tapi masih diberi ongkos negara loh, dia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78 itu kalau mundur itu masih dikasih gaji sebagai wapres, istrinya sakit sampai dengan anak biaya ditanggung negara dan pulangnya enggak patungan loh ya pulangnya itu masih ditanggung negara," pungkas Muhammad Taufik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
