Repelita Jakarta - Pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
Dalam video tersebut, ia menyampaikan kritik yang dinilai tidak mendasar terkait kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
ADVERTISEMENT
Amien menyinggung relasi kedua tokoh itu dengan mengaitkannya pada isu moralitas yang kontroversial.
Ia bahkan menyebut hubungan antara Prabowo dan Teddy telah melewati batas profesional sebagaimana lazimnya relasi kerja antara kepala negara dan staf kabinet.
Tokoh senior tersebut juga menggunakan analogi sejarah dalam video berdurasi sekitar delapan menit yang diunggah pada Kamis, 30 April 2026, itu.
Amien mengklaim bahwa pandangannya merupakan representasi dari opini masyarakat yang berkembang luas.
Klaim tersebut langsung memicu kontroversi dan mendapat respons keras dari berbagai pihak karena dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.
Para pengkritik menilai pernyataan Amien berpotensi menggiring opini publik secara keliru dan menyesatkan.
Direktur Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, turut angkat bicara menanggapi video kontroversial tersebut pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menilai bahwa tudingan yang diarahkan kepada Teddy Indra Wijaya sama sekali tidak berdasar dan berisiko menurunkan kualitas demokrasi di tanah air.
Menurut Bin Bin, tuduhan tanpa landasan data yang jelas justru akan memperkeruh suasana di ruang publik.
Hal tersebut dinilai sangat berbahaya terutama di tengah kebutuhan mendesak akan stabilitas politik dan konsolidasi nasional.
“Demokrasi memang membuka ruang kritik—itu prinsip dasar. Namun kritik yang tidak ditopang data, tidak berbasis argumentasi rasional, dan hanya mengandalkan insinuasi, bukanlah kritik. Itu adalah spekulasi politik yang berbahaya,” ujar Bin Bin dalam keterangan tertulisnya.
Ia menambahkan bahwa pergeseran diskursus publik dari pertarungan gagasan menuju serangan personal dapat berdampak serius.
Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi sasaran tetapi juga terhadap fondasi demokrasi secara keseluruhan.
Dalam konteks pemerintahan saat ini, Bin Bin menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo tengah berfokus pada sejumlah agenda strategis nasional.
Agenda tersebut meliputi penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menilai capaian-capaian nyata di berbagai bidang tersebut membuat ruang untuk mengkritik kebijakan pemerintah menjadi semakin terbatas.
Akibatnya sebagian pihak memilih beralih menggunakan pendekatan serangan personal sebagai cara untuk melemahkan pemerintah.
“Ketika ruang untuk menyerang kebijakan semakin sempit karena capaian yang kasat mata, maka sebagian pihak beralih ke politik insinuatif: menyerang orang di sekitar kekuasaan, menebar kecurigaan, dan menciptakan distraksi,” jelas Bin Bin.
Lebih jauh ia menilai pola serangan personal semacam itu tidak mencerminkan oposisi yang sehat dalam berdemokrasi.
Pasalnya pendekatan tersebut sama sekali tidak memberikan solusi maupun arah yang konstruktif bagi perbaikan bangsa ke depan.
“Ini bukan oposisi yang sehat—ini adalah bentuk pelarian dari ketidakmampuan menawarkan alternatif,” tegas Bin Bin Firman Tresnadi.
Ia juga menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan kritik terhadap pemerintah.
Yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kritik yang berkualitas, berbasis data, dan mampu memberikan solusi nyata bagi permasalahan bangsa.
Bin Bin mengajak masyarakat untuk tetap waspada terhadap berbagai manuver yang berpotensi mengganggu agenda besar nasional.
“Menolak fitnah bukan berarti anti kritik. Justru sebaliknya—itu adalah upaya menjaga agar kritik tetap berada pada jalurnya: berbasis fakta, berorientasi solusi, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
