Repelita Jakarta - Keputusan cepat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma serta ke Gedung DPR MPR menjadi manuver politik yang mematikan panggung parlemen sebelum sidang dimulai.
ADVERTISEMENT
Pengamat politik Heru Subagia menilai langkah kilat tersebut secara otomatis menihilkan seluruh rencana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang tengah digulirkan DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis, 12 November 2026.
Ia menggambarkan situasi yang menimpa para elite parlemen dengan istilah bahasa Jawa yakni kecelik yang bermakna kecewa, tertipu, atau tidak memperoleh hasil sesuai harapan semula.
"Rencana formal lewat DPR memakzulkan Gibran dipastikan gagal. Gugurnya objek pemakzulan yang sudah direncanakan secara sistematis," ujar Heru Subagia pada Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengunduran diri Gibran merupakan strategi pendahuluan atau pre-emptive guna menghindari proses persidangan panjang serta penghakiman politik di Senayan.
Secara aturan ketatanegaraan, DPR RI kini kehilangan objek sasaran untuk memakzulkan seorang pejabat negara yang telah lebih dahulu meletakkan jabatannya secara resmi.
"DPR sudah ketinggalan kereta politiknya. Mereka sadar juga tindakannya sudah 'Kecelik' artinya rencana matang yang diagendakan gagal karena tindakan tak disangka dilakukan oleh pemiliknya," tegas Heru Subagia.
Ia membeberkan bahwa sebelum surat pengunduran diri tersebut diserahkan, sebanyak 120 anggota DPR RI lintas fraksi sebenarnya telah membubuhkan tanda tangan dukungan untuk menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat.
Dukungan tertulis di parlemen itu berasal dari delapan fraksi dengan rincian 28 anggota PKS, 19 NasDem, 18 PKB, 18 Demokrat, 14 PDI Perjuangan, 11 Golkar, 11 Gerindra, serta 1 anggota dari PAN.
"Usulan tersebut menyasar dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Wakil Presiden pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA. Dengan mundurnya Gibran, komoditas politik yang siap 'diperjualbelikan' dalam negosiasi parlemen seketika hangus tak bersisa," jelas Heru Subagia.
Berakhirnya drama politik di gedung parlemen justru dinilai memindahkan arena pertarungan kekuasaan yang sesungguhnya ke lingkaran dalam Istana Kepresidenan.
Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia yang kini lowong berubah menjadi rebutan paling berharga di antara partai-partai utama pendukung pemerintahan.
Mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Presiden memegang hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama kandidat pengganti kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Selanjutnya, MPR wajib menggelar sidang paripurna paling lambat dalam tenggat waktu 60 hari guna memilih satu dari dua calon yang diajukan kepala negara tersebut.
"Terjadinya klaim jasa dan peta koalisi adalah hal yang rasional. Tiga partai pengusung utama Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat berada di garis depan dengan kalkulasi historis dan kontribusi logistik maupun politik sejak Pilpres 2024," imbuh Heru Subagia.
Sejumlah pimpinan puncak partai politik seperti Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono otomatis masuk ke dalam radar kandidat terkuat di balik layar.
Lebih jauh, Heru Subagia mengingatkan bahwa walaupun pengunduran diri Gibran berhasil menyelamatkan citra eksekutif dari proses pemakzulan, efek berantainya berpotensi memicu keretakan serius di tubuh koalisi.
"Tanpa manajemen konflik yang terukur dan konsensus yang adil dari Presiden Prabowo Subianto, perebutan jatah kursi RI-2 ini berisiko memicu kanibalisme politik antarpartai koalisi yang dapat mengguncang stabilitas pemerintahan," pungkas Heru Subagia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
