Repelita Jakarta - Polemik dugaan pengintaian dan peretasan digital yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta jajaran pejabat di lingkaran dalam Istana memasuki babak baru yang semakin krusial.
Hal tersebut mengemuka dalam dialog eksklusif bersama pakar keamanan siber Ibnu Dwi Cahyo yang ditayangkan melalui kanal YouTube Forum Keadilan TV.
ADVERTISEMENT
Dalam pemaparannya, Ibnu Dwi Cahyo membedah teknologi intelijen modern, dugaan keterlibatan perangkat mata-mata canggih buatan Israel, hingga indikasi aliran dana hitam judi online untuk membiayai gerakan makar.
Ia menekankan bahwa masyarakat perlu membedakan secara tegas antara praktik penyadapan konvensional dengan operasi peretasan sistem secara menyeluruh atau pengambilalihan perangkat secara penuh.
Metode Lawful Interception Management System yang mengandalkan kerja sama operator telekomunikasi dinilai sangat tidak memadai untuk menembus sistem komunikasi dengan tingkat keamanan tertinggi sekelas kepala negara.
"LIMS pada dasarnya hanya mampu merekam lalu lintas telepon pulsa biasa, SMS, dan titik lokasi BTS. Padahal, komunikasi pejabat modern mayoritas beralih ke aplikasi percakapan terenkripsi seperti WhatsApp, Telegram, maupun Signal," jelas Ibnu Dwi Cahyo.
Untuk menyasar target sekelas Presiden Republik Indonesia, ia meyakini para pelaku operasi ilegal tersebut tidak sekadar mengandalkan teknologi penyadapan biasa.
"Untuk target sebesar Presiden yang profilnya paling tinggi di Indonesia, penyadapan dengan metode LIMS ini sangat kurang. Saya meyakini sejak awal bahwa ini bukan sekadar LIMS, melainkan peretasan menggunakan Pegasus atau spyware sejenis," ujar Ibnu Dwi Cahyo.
Berbeda dengan perangkat mata-mata jenis Predator yang memerlukan interaksi klik dari korban, spyware Pegasus produksi NSO Group asal Israel memanfaatkan celah keamanan tanpa klik.
Cukup dengan mengirimkan sinyal data atau pesan tertentu ke nomor tujuan tanpa perlu disentuh oleh pemiliknya, perangkat seluler target langsung terinfeksi dan dikendalikan sepenuhnya.
Melalui panel kendali peretas, pelaku tidak hanya sanggup membaca seluruh pesan terenkripsi di WhatsApp, melainkan juga mengunduh dokumen pribadi, menyadap percakapan ruangan secara langsung, hingga mengirim pesan palsu atas nama korban.
Dugaan pemanfaatan perangkat peretas sekelas Pegasus ini memunculkan pertanyaan serius menyangkut sumber pembiayaan serta transparansi pengadaan anggaran di instansi negara.
Perusahaan NSO Group menerapkan kebijakan penjualan secara ketat kepada institusi resmi pemerintah, badan intelijen, maupun militer suatu negara.
Apabila hasil audit anggaran di Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menemukan transaksi pembelian resmi Pegasus, maka muncul dua skenario berbahaya.
Skenario pertama adalah keterlibatan campur tangan pihak atau negara asing yang meminjamkan lisensi miliknya kepada oknum di dalam negeri, sedangkan skenario kedua adalah pembelian akses ilegal melalui pasar gelap siber internasional.
Ibnu Dwi Cahyo merujuk laporan investigasi Amnesty International periode 2017 hingga 2023 yang pernah mencatat jejak aktivitas infrastruktur spyware tipe Pegasus dan Candiru di wilayah Indonesia dengan biaya operasi mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah.
"Uang untuk membeli peranti mahal ini berasal dari mana jika tidak melalui pengadaan resmi negara? Di sinilah muncul asumsi kuat mengenai keterkaitan dengan perputaran uang judi online (judol) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah di Indonesia dan disalahgunakan untuk mendanai gerakan makar," tutur Ibnu Dwi Cahyo.
Menurutnya, target peretasan terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta para menteri bukan sekadar didorong rasa ingin tahu politik domestik, melainkan mengincar data vital bernilai strategis tinggi.
Pada sektor pertahanan negara, kebocoran informasi rencana pengadaan alat utama sistem senjata seperti jet tempur dari Turki dan Prancis maupun rencana akuisisi kapal induk sangat diincar oleh negara rival dan industri militer asing.
Pada sektor kebijakan luar negeri dan energi, pelaku peretasan berpotensi mengakses langsung pembicaraan tingkat tinggi presiden termasuk negosiasi bersama Presiden Rusia Vladimir Putin terkait pasokan minyak dan energi.
Selain itu, ancaman kebocoran rancangan kebijakan ekonomi memungkinkan kalangan pemodal tertentu mengetahui aturan lebih awal sehingga mereka dapat memindahkan aset kekayaannya ke luar negeri sebelum regulasi resmi diberlakukan.
Kendati ancaman spionase digital tersebut nyata, Ibnu Dwi Cahyo menilai Presiden Prabowo Subianto menghitung setiap langkah secara sangat cermat dan tidak bertindak gegabah dalam menyikapi terungkapnya skandal ini.
Kepala negara dinilai memahami sepenuhnya bahwa langkah penindakan hukum yang dilakukan secara terburu-buru dan terlalu dramatis berisiko memicu guncangan stabilitas politik nasional.
Strategi pengungkapan perkara secara bertahap yang dimulai dari pengusutan penyadapan konvensional hingga penyitaan aset digital dijalankan demi menjaga kondusivitas negara sekaligus mengonsolidasikan kekuatan nasional.
Skandal peretasan tingkat tinggi ini menjadi peringatan keras bagi sistem pertahanan siber Indonesia bahwa perang intelijen digital global telah menyusup jauh ke ruang privat para pengambil kebijakan tertinggi di tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
