Repelita Jakarta - Pertemuan antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang diwarnai lontaran wacana percepatan pemilu dinilai memiliki muatan serta target politik terselubung oleh sosiolog Musni Umar.
Pandangan tersebut disampaikan Musni Umar sewaktu menguliti dinamika perjumpaan kedua tokoh politik nasional itu dalam diskusi publik secara terbuka.
ADVERTISEMENT
Pihaknya menegaskan setiap interaksi yang melibatkan figur kekuasaan dan pimpinan organisasi massa tidak pernah lepas dari agenda kepentingan praktis.
"Jadi saya maknai pertemuan Jokowi dengan Budi Arie dan teman-teman punya makna politik dan punya tujuan politik. Itulah politik itu sendiri," ujar Musni dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Bisik-Bisik Percepatan Pemilu, Siapa Mengusik?' di iNews, Selasa (15/9/2026).
Landasan analisis tersebut diperkuat Musni dengan mengutip ajaran pakar ilmu politik nasional Profesor Deliar Noer yang didapatnya sewaktu menimba ilmu akademis.
Ajaran filosofis tersebut menekankan bahwa tidak ada forum komunikasi antar-aktor politik yang bersifat steril dari pesan-pesan kekuasaan.
"Profesor Deliar Noer ini seorang warga negara Indonesia yang pertama memperoleh doktor, eh PhD dari Cornell University, Amerika. Dia menyampaikan pada kita, waktu saya mengikuti kuliah itu, pertemuan para politisi itu, atau tokoh, tokoh itu ya, itu selalu mengandung arti politik, tidak ada pertemuan yang tidak memberi makna politik itu sendiri," katanya.
Di samping menyoroti manuver perjumpaan politisi, Musni menyinggung kemunduran substansi demokrasi di tanah air yang kini terdistorsi oleh praktik politik uang.
Sistem pemilihan yang sangat berbiaya tinggi dinilai telah merusak hakikat demokrasi karena kepemimpinan publik hanya ditentukan oleh besarnya modal finansial.
Wacana percepatan jadwal pemilu seperti yang digulirkan Budi Arie dipandang sama sekali tidak mendesak ketimbang membenahi keterpurukan kondisi finansial negara.
"Pemilu yang kita laksanakan ini betul-betul enggak sesuai kriteria demokrasi itu sendiri, semuanya karena uang, anda bisa jadi anggota parlemen, Anda bisa jadi bupati, gubernur, wali kota karena Anda punya uang. Itu demokrasi yang kita amalkan sekarang ini, jadi apa gunanya kita bicara mempercepat pemilu, lebih baik kita desak Presiden Prabowo itu untuk mengatasi masalah defisit anggaran yang begitu besar, yang kemudian ditutup dengan utang," ucapnya.
Langkah konkret yang harus diambil Presiden Prabowo Subianto saat ini adalah meluncurkan perombakan tata kelola perekonomian secara mendasar demi menyelamatkan kedaulatan bangsa.
Musni menyuarakan kesepakatannya atas gagasan Presiden Gerakan Oposisi Syukur Mandar agar pemerintah menyertakan nilai kebangsaan dalam penguasaan sumber daya alam.
Penerapan amanat konstitusi secara murni dianggap sebagai kunci utama untuk menghentikan ketergantungan negara terhadap pinjaman dana asing.
"Saya setuju yang disampaikan Presiden (Gerakan) Oposisi, Syukur Mandar itu supaya Prabowo melakukan revolusi, mengamalkan Pasal 33 ayat 3 UUD 45, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya (demo) kemakmuran rakyat. Sekarang ini yang menguasai segelintir orang Indonesia dan asing, kita akhirnya menjadi negara tiap tahun berutang, berutang, berutang," tuturnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
